Untuk Perbaikan DTSEN, Purbaya Guyur BPS Rp7 Triliun: Hasilnya Desil Ricuh

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keterangan pers hasil rapat berkala KSSK III tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8/2026). (Foto: Antara)

Mungkin banyak yang tak tahu, anggaran untuk perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sensus Ekonomi mencapai Rp7 triliun.

Hasilnya Apa? Yakni, data pengelompokan masyarakat berdasarkan kesejahteraan bernama desil yang mengundang reaksi keras dari masyarakat. Karena banyak warga tak mampu, dimasukkan ke kelompok mampu bahkan kaya (desil 9 dan 10).

“Data DTSEN sama Sensus Ekonomi, kalau enggak salah hampir Rp7 triliun, dengan macam-macam. Mereka (BPS) minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran untuk memastikan DTSEN-nya bagus,” ujar Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Purbaya awalnya meyakini bahwa perbaikan DTSEN menghasilkan data yang lebih akurat. Hal ini akan sangat berguna bagi pemerintah karena terkait rencana pembatasan BBM subsidi, LPG subsidi serta penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Nanti kami lihat dinamika ekonominya dan masyarakat, tapi kami semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan,” kata Purbaya.

Undang Kemarahan Rakyat

Perubahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) membuat sebagian besar warga Yogyakarta kecewa dan bisa berujung kemarahan.

Mereka menyampaikan protes keras usai mengecek desil mereka yang bergeser ke kelompok yang tak sesuai kondisi perekonomian yang tak sebenarnya.

Misalnya, Kastono yang berprofesi sebagai ojek online dari Tukangan, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta, tiba-tiba masuk desil 7. “Lha jelas kaget tho, mas. Sehari-hari ngojek tapi masuk kelompok mampu, desil 7. Harusnya sih 4 atau 5 gitulah,” tegasnya.

Nasib sama dialami Timbul, penarik becak motor asal Kulonprogo, DIY yang tiba-tiba desilnya melejit ke 9. Dia masuk kasta orang kaya di Indonesia. Alhasil, Timbul terancam tak mendapatkan bantuan sosial (bansos). Lebih miris lagi, anak bungsunya terancam batal kuliah. 

Pengalaman Kastono dan Timbul ini, bisa jadi mewakili ribuan atau jutaan, bahkan puluhan juta rakyat Indonesia di daerah lain.

Asal tahu saja, desil adalah data pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengelompokan ini mengacu kepada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Di mana, seluruh warga Indonesia dikelompokkan dalam 10 desil.

Setiap desil, mencakup sekitar 10 persen populasi, dengan desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dan desil 10 sebagai kelompok tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Penentuan desil tidak hanya melihat jumlah pendapatan keluarga. Ada sejumlah indikator lain yang turut diperhitungkan, mulai dari kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan anggota keluarga, penggunaan listrik, hingga kepemilikan aset.

DTSEN Diperbaiki Malah Bikin Gaduh

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat mengatakan, kisruh desil di berbagai daerah, bukan sekadar masalah administrasi, atau pemutakhiran data semata.

Pasalnya, penetapan desil ini berkaitan langsung dengan hak masyarakat dalam memperoleh perlindungan sosial (perlinsos) di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat.

“Kami menerima berbagai keluhan dari masyarakat dan pekerja, terkait kondisi ekonomi mereka tidak mengalami perubahan berarti, penghasilan tetap, pekerjaan tetap, jumlah tanggungan tetap, bahkan beban hidup semakin berat. Namun desilnya bergeser naik,” kata Mirah, Jakarta, Kamis (27/8).

Polemik desil ini mencuat setelah sejumlah warga berpenghasilan pas-pasan, termasuk mereka yang berpendapatan Rp3 juta ke bawah, justru masuk desil 9 dan 10, atau kelompok sangat mampu.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai akurasi data, termasuk dari masyarakat yang merasa tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

Mirah mengkhawatirkan, perubahan klasifikasi desil justru berdampak kepada hilangnya nama masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan pemerintah.

“Bagaimana mungkin masyarakat yang kehidupannya tidak semakin sejahtera justru dikategorikan lebih mampu? Jangan sampai rakyat miskin kalah oleh angka dan kalah oleh sistem,” tegas Mirah.

Dia mengatakan, kalangan pekerja memahami kebutuhan pemerintah terhadap data yang akurat, agar program perlindungan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran. Namun, akurasi tidak semestinya hanya diukur berdasarkan sistem dan klasifikasi, apabila kondisi faktual masyarakat di lapangan tidak tercermin secara memadai.

Lebih lanjut, ia mengatakan, kemampuan ekonomi seseorang tidak cukup dilihat dari apa yang dimiliki. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan besarnya beban yang harus ditanggung untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Evaluasi Seluruh Desil

Untuk itu, Mirah mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penetapan desil yang saat ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima manfaat.

“Kami mendorong agar penetapan masyarakat berdasarkan desil dihentikan, dan diganti dengan sistem penyajian data yang lebih transparan, objektif, terukur, dan menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata,” tandasnya.

Mirah mengatakan pemerintah juga harus berani membuka indikator yang menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih konkret.

Mulai dari pendapatan, jumlah tanggungan, beban pengeluaran rumah tangga, biaya hidup di wilayah tempat tinggal, hingga kondisi pekerjaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat hanya diberi label desil 1, desil 2, desil 3, dan seterusnya, sementara label tersebut tidak mampu menggambarkan kesulitan hidup yang sebenarnya mereka alami,” pungkas Mirah.