Baru Saja Dibentuk, PT DSI Temukan Dugaan Transfer Pricing US$5 Miliar

CEO Danantara Indonesia, Rosan P Roeslani (tengah) bersama Presiden Direktur Danantara Sumberdaya Indonesia (Presdir DSI), Luke Mahony (kanan) dan Deputi Koordinasi Energi & Sumber Daya Mineral, Kemenko Bidang Perekonomian Elen Setiadi (kiri) di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (24/8/2026). (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja/tom).

Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai tepat untuk menutup celah kebocoran kekayaan negara dari skema ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia, yang terjadi selama puluhan tahun.

Keberadaan PT DSI diharapkan bisa mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing dari ekspor 3 komoditas unggulan yakni minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO), batu bara dan paduan besi (ferroalloy) yang nilainya US$66,13 miliar, setara Rp1.171,49 triliun.

Peneliti Nagara Institute, Edi Sewandono mengatakan, masih terdapat kesenjangan antara kontribusi ekspor dengan penerimaan negara yang masih kecil.

Sebelum terbentuknya PT DSI, eksportir dapat berhubungan langsung dengan pembeli asing, yang membuat proses pembayaran  berlangsung tanpa mekanisme agregasi.

“Kehadiran PT DSI membuka peluang membangun mekanisme yang lebih terintegrasi dalam mengawasi harga, volume, pembayaran, dan tujuan ekspor,” kata Edi saat Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU), dikutip Sabtu (29/8/2026).

Edi mengingatkan, integrasi proses perdagangan itu, membutuhkan infrastruktur data, keuangan, dan mekanisme pengawasan yang mampu mengurangi asimetri informasi. Proses transisi jelas memiliki konsekuensi.

Misalnya, PT DSI menghadapi tekanan dari pelaku bisnis komoditas kakap yang selama ini memiliki pengaruh dalam perdagangan komoditas strategis Indonesia.

“Keberhasilan PT DSI sangat bergantung kepada keberanian menjaga independensi ketika menjalankan mandat pengawasan ekspor nasional,” imbuhnya.

Dia mengusulkan, fungsi perdagangan tak seluruhnya menjadi beban PT DSI. Karena, mekanisme trading membutuhkan modal kerja sangat besar.  Pemerintah bisa memanfaatkan perusahaan perdagangan yang telah eksis, sementara PT DSI hanya menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan transaksi.

“Pendekatan itu dinilai dapat menjaga tujuan reformasi tanpa menempatkan negara pada risiko pendanaan dan perdagangan komoditas,” tuturnya.

Selain itu, kata Edi, peran konsultan independen dan teknologi yang sulit terintervensi, sangat diperlukan dalam mengevaluasi proses ekspor komoditas. Pemanfaatan lembaga seperti SGS, Sucofindo, atau Surveyor Indonesia akan sangat membantu dalam memastikan kualitas dan kuantitas komoditas, apakah sesuai dokumen perdagangan atau tidak.

Digitalisasi untuk Cegah Kebocoran SDA

Managing Director Business 3 Danantara Asset Management, Febriany Eddy menjelaskan, PT DSI terbentuk dengan kata kunci untuk penguatan tata kelola. Tentu saja, tata kelola tersebut mengarah kepada optimalisasi sumber daya negara, sekaligus mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing.

“Kata kuncinya adalah penguatan tata kelola supaya ada optimalisasi sumber daya negara Indonesia ini yang memberikan optimum value,” ujarnya.

Febriany mengemukakan, PT DSI terus mengembangkan platform digital, berbasis data untuk meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengawasan ekspor.

Platform tersebut, kata dia, memiliki  8 mesin analitik yang mencakup harga, kuantitas, kualitas, afiliasi, pengiriman, data negara tujuan, serta penerimaan. Seluruh sistemnya akan merekonsiliasi setiap alur dokumen, alur fisik, hingga alur pembayaran secara end-to-end.

Platform fase pertama telah rilis, namun pengembangannya masih berlangsung dan akan terus mendapat pembaruan secara bertahap. Dalam hal ini, PT DSI tak membangun sistem dari nol, melainkan mengidentifikasi dan mengintegrasikan berbagai platform data kementerian yang tersedia.

“Sistem akan memperluas kemampuan validasi harga, penelusuran pengiriman, serta akses data negara tujuan melalui kerangka kerja pemerintah,” papar Febriany.

Dugaan Transfer Pricing US$5 Miliar

Masih menurut Febriany, PT DSI nantinya akan menjadi sumber data terpadu yang menghubungkan seluruh proses ekspor. Saat ini, platform DSI telah melacak 6.500 transaksi ekspor dengan volume sekitar 90 juta ton.

Transaksi itu, mencakup 50 pelabuhan, 25 provinsi, serta 100 negara tujuan. Meski, platform fase pertama ini, belum sepenuhnya sempurna. Dari penelusuran awal, terdapat potensi US$5 miliar yang masih membutuhkan proses validasi lebih lanjut, sebelum dikategorikan sebagai under invoicing.

Selain pengawasan, PT DSI tetap menempatkan kontinuitas ekspor dan kepastian berusaha sebagai prinsip utama pelaksanaan mandatnya.

Eksportir yang menjalankan bisnis secara benar tak perlu khawatir lantaran PT DSI hanya memastikan kepatuhan, bukan mengganggu aktivitas usaha.

“Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa reformasi tata kelola perlu berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kegiatan ekonomi yang sehat,” ucap Febriany.

Dukung Danantara Indonesia

Direktur Eksekutif Nagara Institute sekaligus Founder AFU, Akbar Faizal  menyebut pentingnya peran civil society dalam mengawal berbagai program pemerintah yang bertujuan positif.

Termasuk pembentukan PT DSI dalam rangka memberantas praktik under invoicing dan transfer pricing yang merugikan keuangan negara. “Kami mengkritik, tetapi tetap membuat kajiannya, itu prinsip Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored, serta forum ini,” kata Akbar.  

Dia menyebut, Nagara Institute aktif melakukan kegiatan diskusi ilmiah yang melibatkan para pakar dan peneliti di 9 kota dengan tema berbeda. Nantinya, seluruh hasil diskusi akan dibukukan dan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berbagai masukan terhadap Danantara Indonesia, menurut Akbar, sangat penting untuk memastikan perbaikan tata kelola BUMN yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami menyiapkan catatan kritis dalam bentuk sebuah riset yang sangat mendalam,” ungkapnya.