Anggaran Triliunan Rupiah untuk Perbaiki Desil Malah Ngawur, Said Iqbal Desak Mundur Petinggi BPS

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB), Said Iqbal. (Foto: antara)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB), Said Iqbal mengaku geram merespons kisruh desil.

Perubahan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil itu, menimbulkan gaduh. Lantaran banyak masyarakat berpenghasilan rendah atau pas-pasan, desilnya malah naik. Dengan kata lain mereka masuk kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.  

Said Iqbal semakin geram manakala tahu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan dana Rp7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan perbaikan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), yang menjadi acuan dalam menempatkan desil seseorang.

“Ngawur itu desil. Seingat saya, untuk menentukan desil-desil itu, kalau saya enggak salah, anggarannya Rp7 triliun. Kalau hasilnya sengawur itu, bubarin saja BPS. Suruh mundur semua pengurusnya (BPS),” tegas Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Sabtu (29/8/2026).

Dia sangat menyayangkan, anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan negara, malah menghasilkan sebuah kebijakan yang membuat gaduh masyarakat. “Saya ralat, BPS-nya tetap ada, tapi yang dibubarkan itu, pengurus-pengurusnya. Kepala-kepalanya itu,” ungkap Said Iqbal.

Alasan BPS terkait ketidaksesuaian penempatan desil, karena datanya bersifat dinamis alias bisa berubah cepat, menurut Said Iqbal, sangatlah tidak masuk akal.

“Saya juga belajar statistik. Mana ada data dinamis. Ingat ya, desil itu data rigid, bersumber pada survei. Desil 1 sampai 10 itu ngawur. Yang saya dapat informasi, desil 10 upahnya Rp3 juta kok masuk orang kaya. Bahkan pekerja yang dapat upah minimum, masuk desil 9 dan 10,” ungkapnya.

Selanjutnya, Said Iqbal memberikan sebuah analogi sederhana. Misalnya, seseorang berpenghasilan 2 juta/bulan memiliki 5 saudara, kemudian mendapat warisan sebuah rumah besar. Apakah tepat jika orang itu masuk desil 10. Hanya karena mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya.

Aktivis yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh itu, mengaku cukup paham bila pengategorian desil, bertujuan untuk menentukan distribusi penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Hanya saja, dia menilai, cara menghitung kategori desil itu, sangat melenceng dari fakta-fakta di lapangan. Alhasil, banyak masyarakat yang merasa berpenghasilan rendah kaget ketika tahu desilnya masuk ke kelompok mampu.

“Come on, cara menghitungnya ini akal-akalan Abu Nawas, suruh mundur itu kepala BPS. Jelas sikap saya sebagai pemimpin buruh, suruh mundur semua BPS itu. Hanya menghabiskan uang negara triliunan rupiah, hasilnya begitu,” tegasnya.

Bahkan dia berseloroh jika hasil perbaikan data tersebut isinya tak mencerminkan kondisi masyarakat, maka seharusnya cukup diberi anggaran Rp2 miliar saja. Tak perlu sampai Rp7 triliun.

“Harus diubah cara hitung desil itu. Standar internasional kan menggunakan upah. Karena, upah itu berkorelasi. Kalau upahnya sekian, bisa beli rumah tipe sekian. Maka pengeluaran per kapitanya sekian,” tandasnya.

Guyur BPS Rp7 Triliun: Hasilnya Desil Gaduh

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap DTSEN yang menjadi basis dari penetapan desil.

Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan anggaran jumbo untuk Badan Pusat Statistik (BPS)  untuk memperbaiki DTSEN dan Sensus Ekonomi Nasional 2026.

“Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya,” kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Purbaya mengatakan, Kemenkeu menggelontorkan anggaran Rp 7 triliun untuk BPS yang sejak awal tahun sudah diajukan badan statistik pelat merah itu.

“Jadi data DTSEN sama sensus ekonomi itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun, lebih sedikit ya. Dengan macam-macam ya? Cukup banyak termasuk ini BPS,” ungkapnya.

Purbaya menjelaskan, Kemenkeu mengabulkan adanya tambahan anggaran yang diajukan BPS, karena pemerintah ingin DTSEN bisa lebih bagus.

“Tahun depan, harusnya lebih baik. Kalau salah satu-dua, kan biasanya selalu ada dalam survei, ya. Tapi, kita harapkan tahun depan lebih rapi,” ujarnya.

Lansia Penderita Kelainan Tulang Belakang Korban Desil 10

Cerita Suwarno, pria lanjut usia (lansia) asal Jogoyudan, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, DIY layak disebut korban desil. Setahun lebih dia tak mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Hanya karena namanya masuk desil 10.

Desil 10 artinya Suwarno masuk kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Berarti saya kaya raya. Harusnya punya mobil, motor, dan segalanya. Tapi kenyataannya kan tidak begitu,” kata Suwarno, Jumat pagi (28/8).

Saat ini, Suwarno yang menderita kelainan tulang belakang itu, tinggal sendiri di sebuah rumah di kampung yang padat penduduk. Lokasinya tak jauh dari Sungai Code. Istrinya meninggal pada 2010, kedua anaknya tinggal di luar kota.

Rumah yang ditinggali Suwarno, bentuknya sederhana dan merupakan warisan dari kakeknya. Lantainya ubin lawasan dengan atap usang. Hanya sebuah pesawat televisi yang setia menemaninya. Oh iya, ada kulkas tapi rusak.

Untuk transportasi, Suwarno mengaku tidak punya. Memang ada sepeda motor di depan rumahnya. Ternyata itu titipan dari adiknya yang tinggal tak jauh. Saat masih bekerja sebagai pustakawan di salah satu kampus swasta di Sleman, Suwarno biasa berjalan kaki atau transportasi umum.