Kinerja BPS Jauh dari Profesional, Analis: Perbaikan Desil Menunggu Tekanan Publik

Timbul, warga Padukuhan Ngentakrejo, Kemewan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berprofesi sebagai penarik becak motor (bentor). (Foto: Dok RRI).

Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita menilai wajar jika publik merasa heran dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru melakukan koreksi atau perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Apalagi, hasil perbaikan DTSEN yang menentukan kelompok kesejahteraan masyarakat atau desil, justru menuai gelombang protes yang luar biasa. Karena tidak cocok dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sesungguhnya.

“Kalau mekanisme koreksi baru dilakukan setelah polemik desil 9–10 meluas, wajarlah jika publik bertanya. Apakah sistem sebelumnya belum cukup responsif terhadap kemungkinan kesalahan data,” ucap Ronny saat berbincang dengan Inilah.com di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Sejak awal, kata Ronny, BPS seharusnya sudah memastikan sistem pemutakhiran dan koreksi data, menjadi bagian permanen dari tata kelola DTSEN. “Artinya, bukan setelah gaduh baru dilakukan perbaikan atau pemutakhiran data. Jangan menunggu munculnya tekanan publik,” lanjutnya.

Dia mengakui, data sosial-ekonomi masyarakat memang bersifat dinamis. Data tersebut bisa berupa pendapatan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset, hingga kondisi rumah tangga bisa berubah.

Karena itu, kata Ronny, data yang digunakan untuk menentukan akses terhadap subsidi atau bantuan negara, idealnya bukan data yang sekali ditetapkan, atau dianggap final.

Ke depan, ada sejumlah standar utama yang seharusnya dimiliki BPS. Pertama, akurasi dan keterkinian data. Kedua, penggunaan indikator yang lebih komprehensif.

“Jadi bukan hanya pendapatan. Namun juga menghitung pengeluaran, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, pekerjaan, jumlah tanggungan, dan karakteristik sosial-ekonomi lainnya,” jelasnya.

Ketiga, lanjutnya, integrasi serta validasi silang dengan berbagai sumber data pemerintah. Agar tidak bergantung kepada satu sumber saja. Keempat, harus ada mekanisme keberatan dan koreksi yang mudah, cepat, dan transparan.

“Kelima, perlu dilakukan audit kualitas data secara berkala dengan mengukur tingkat inclusion error dan exclusion error, berapa banyak orang yang seharusnya masuk tetapi tidak masuk, dan sebaliknya,” ungkapnya.

Tak kalah pentingnya, Ronny mengingatkan pemerintah tidak memperlakukan desil sebagai label permanen tentang kelompok kaya dan miskin. Desil pada dasarnya adalah klasifikasi relatif dalam distribusi kesejahteraan. Bahkan dalam desil 10 sekalipun terdapat variasi kemampuan ekonomi yang sangat lebar.

“Karena itu, untuk kebijakan publik yang konsekuensinya besar, desil sebaiknya menjadi salah satu instrumen targeting, bukan satu-satunya dasar untuk menentukan seseorang berhak atau tidak berhak menerima suatu fasilitas negara,” tegas Ronny.

Dikatakan, BPS perlu menyusun ulang kelompok desil 9–10. Bisa jadi banyak masyarakat yang seharusnya masuk desil 4 hingga 6 tapi dikatrol ke desil 9-10.

“Data statistik yang baik, bukanlah yang tidak pernah salah. Namun, data yang memiliki mekanisme untuk menemukan, mengoreksi, dan mencegah kesalahan secara cepat,” pungkasnya.