Ambisi PLTS 30 GW Prabowo Dimulai, Bahlil Godok Tender Bareng Dirut PLN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (19/8/2026). (Foto: Antara/Putu Indah Savitri)

Pemerintah bersiap membuka tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 30 gigawatt (GW). Proyek tersebut menjadi tahap awal dari target pengembangan PLTS nasional sebesar 100 GW.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan rencana tender telah dibahas bersama Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo. Tahap pertama ditargetkan mulai berjalan tahun ini.

“Tahun ini, kami akan mulai masuk tahap pertama pembangunan 30 GW. Dengan Pak Dirut PLN (Darmawan Prasodjo), kami sudah bahas. Tendernya kami akan mulai lakukan,” ujar Bahlil dalam The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Proyek PLTS tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan porsi energi bersih dalam sistem kelistrikan nasional. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, sekitar 70–75 persen tambahan kapasitas pembangkit ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.

Sistem penyimpanan itu mencakup baterai dan teknologi pumped storage. Keduanya dibutuhkan untuk menjaga keandalan pasokan listrik dari sumber energi terbarukan yang bergantung pada kondisi alam.

“Bauran energi baru terbarukan akan kami tetap lakukan,” ujar Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 30 GW sekaligus penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar 13 GW pada 2026.

Pengembangan tenaga surya akan diprioritaskan untuk memperluas akses listrik, termasuk di daerah terpencil. Indonesia dinilai memiliki modal besar karena memperoleh sinar matahari hampir sepanjang tahun.

Pemanfaatan PLTS juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pembangkit listrik terhadap bahan bakar minyak. Penggunaan BBM selama ini membuat biaya penyediaan listrik lebih mahal, terutama di wilayah yang masih mengandalkan PLTD.

Pembangunan akan dilakukan secara bertahap hingga kapasitas PLTS mencapai 100 GW dalam beberapa tahun mendatang. Berdasarkan perhitungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kapasitas tersebut berpotensi memangkas biaya pokok produksi listrik hingga Rp73,9 triliun setiap tahun.

Selain menekan biaya produksi, pengoperasian PLTS dalam skala besar diproyeksikan mengurangi kebutuhan impor BBM. Dampaknya, pengeluaran devisa untuk memenuhi kebutuhan energi juga dapat ditekan.