Tim Pengawas Haji dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang dinilai amburadul. Mereka berencana memanggil Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, untuk meminta penjelasan.
“Setelah musim haji selesai, kami akan mengundang Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi,” kata anggota Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily dalam keterangan yang diterima inilah.com, Selasa (4/7/2023).
Ada beberapa catatan penting yang harus dievaluasi dan diperbaiki oleh pemerintah. Salah satunya adalah Mashariq, perusahaan layanan haji yang dinilai tidak memenuhi komitmen terhadap beberapa komponen masyair di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, terutama dalam penyediaan tenda dan kamar mandi. Fasilitas ini tidak sebanding dengan jumlah anggota jemaah haji Indonesia, sehingga jemaah harus mengikuti antrean yang sangat panjang untuk mengakses toilet.
Selama puncak pelaksanaan haji, Tim Pengawas juga menemukan banyak anggota jemaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina. Menurut Ace, penempatan jemaah saat kedatangan sangat acak, hingga antarjemaah terpaksa rebutan tenda.
Pelayanan konsumsi juga dipersoalkan karena selalu datang terlambat. Begitu juga penyediaan fasilitas bagi orang lansia—kursi roda dan golf car—yang sangat minim. “Transportasi untuk jemaah tidak terkelola dengan baik,” kata Ace. “Dari semua temuan itu, pemerintah harus meninjau ulang keberadaan Mashariq dari pihak Arab Saudi.”
Tidak hanya itu, waktu tunggu untuk berangkat haji juga menjadi masalah. Menurut anggota Tim Pengawas Haji, Hamid Noor Yasin, jika seseorang mendaftar dengan setoran awal Rp 25 juta, mereka diperkirakan baru bisa diberangkatkan 11 sampai 47 tahun ke depan.
Di tengah kritik ini, Kementerian Agama berkomitmen menambah oleh-oleh kepada jemaah yang tadinya hanya mendapatkan perorang air zam-zam itu lima liter, sekarang ditambah menjadi 10 liter air zam-zam. Meski tambahan air zamzam akan mengalami keterlambatan sampai, namun jemaah diharapkan untuk tidak perlu khawatir, karena tambahan air zamzam tersebut akan dikirim langsung ke kantor wilayah Kemenag di tempat jemaah berada.
Menag Yaqut membenarkan bahwa pelayanan haji tahun ini banyak dipersoalkan. Dari kurangnya tenda, keterlambatan pemberangkatan jemaah dari Muzdalifah ke Mina, air bersih dan sanitasi, hingga keterlambatan katering. Yaqut mengatakan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi bersepakat menginvestigasi berbagai persoalan yang muncul. Tim gabungan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menargetkan investigasi rampung dalam dua pekan.
Meski demikian, ada sumber yang mengatakan pemerintah tampak tidak memiliki mitigasi yang matang untuk menghadapi potensi masalah pelaksanaan ibadah haji. Banyak petugas haji tidak memahami regulasi yang dibuat pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, sehingga saat terjadi masalah, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hal ini justru menambah beban penyelenggara haji.
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Agus Suyatmo, setuju untuk mengevaluasi pelaksanaan haji tahun ini yang sarat masalah. “Harus dicari siapa yang bertanggung jawab dan diberi sanksi,” ucapnya.
Menurut Agus, tidak semua jemaah haji berani secara langsung menyampaikan keluhan. Sebagian lagi tidak mau mengeluh karena khawatir akan mengurangi kekhusyukan ibadah. Kelompok ini menganggap segala sesuatu yang terjadi di Tanah Suci sebagai takdir sehingga mentoleransi masalah yang dihadapi.
Dalam segala kerumitan ini, pemerintah berharap penambahan oleh-oleh berupa air zam-zam dapat menjadi sedikit penghibur bagi jemaah haji tahun ini. “Insya Allah ini akan menjadi kejadian yang terakhir kalinya,” ujar Yaqut menirukan pernyataan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Taufiq F. Al Rabiah.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)