Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Dr. Ngasiman Djoyonegoro, menilai kepercayaan publik menjadi modal strategis bagi Polri dalam mengawal agenda Indonesia Emas 2045. Menurutnya, transformasi Polri yang semakin humanis dan berorientasi pada pelayanan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional.
Hal itu disampaikan Simon, sapaan akrab Ngasiman Djoyonegoro, bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu (1/7/2026).
Menurut Simon, usia delapan dekade menjadi bukti bahwa Polri telah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga menghadapi tantangan keamanan modern.
“Usia 80 tahun ini bukti sahih kalau Polri itu bagian dari DNA Republik ini. Dari zaman angkat senjata memperebutkan kemerdekaan, era reformasi, konflik sosial, pemberantasan terorisme, sampai sekarang perang siber yang serba cepat, Polri terus dipaksa beradaptasi,” kata Simon.
Transformasi Polri Dinilai Semakin Dekat dengan Masyarakat
Simon menilai paradigma Polri terus berubah menjadi institusi yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya, tema “Polri untuk Masyarakat” tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus menjadi arah kebijakan institusi.
Ia mengatakan masyarakat menilai kinerja kepolisian dari pelayanan yang diberikan secara langsung, seperti kemudahan mengakses layanan, kecepatan merespons laporan, serta sikap yang transparan dan adil.
“Rakyat itu berpikirnya simpel. Mereka butuh polisi yang gampang dihubungi, cepat datang kalau ada masalah, solutif, transparan, dan adil. Kalau performa di lapangan konsisten bagus, otomatis kepercayaan publik akan tumbuh sendiri,” ujarnya.
Simon menilai transformasi tersebut terlihat melalui berbagai program seperti Polri Presisi, tilang elektronik (ETLE), digitalisasi layanan kendaraan bermotor, hingga penguatan peran Bhabinkamtibmas dan program Polri RW.
Polri Ikut Mengawal Program Strategis Nasional
Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, Simon menilai Polri kini juga aktif mendukung berbagai program strategis pemerintah.
Ia mencontohkan keterlibatan kepolisian dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis, serta pengawalan ketahanan pangan melalui pendampingan kepada kelompok tani di berbagai daerah.
“Ketika polisi ikut turun ke ladang mendampingi petani dan mengamankan pasokan pangan, sebetulnya mereka sedang memperkuat sabuk pengaman nasional. Perut rakyat yang kenyang dan situasi sosial yang kondusif adalah modal paling dasar bagi stabilitas ekonomi dan pembangunan,” katanya.
Survei Kompas: Kepuasan Publik Capai 80,6 Persen
Simon juga menyoroti hasil Survei Litbang Kompas yang dirilis pada akhir Juni 2026. Survei tersebut mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri mencapai 80,6 persen.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan investasi sosial yang sangat berharga bagi institusi kepolisian.
“Angka 80,6 persen kepuasan publik itu modal strategis yang nilainya sangat mahal. Tetapi kepercayaan itu bukan garis finis. Dibangun bertahun-tahun, namun bisa hilang dalam hitungan detik jika tidak dijaga,” ujarnya.
Polri Harus Siap Hadapi Ancaman Siber dan AI
Menghadapi masa depan, Simon menilai tantangan Polri akan semakin kompleks seiring berkembangnya kecerdasan buatan (AI), kejahatan siber, robotika, dan manipulasi data.
Karena itu, ia mendorong Polri memperkuat kemampuan berbasis data dan analitik tanpa meninggalkan pendekatan humanis.
“Di masa depan, penjahat tidak perlu lagi membobol pintu rumah. Mereka cukup menggunakan AI, siber, robotik, dan manipulasi data. Tetapi secanggih apa pun teknologinya, manusia tetap menjadi faktor terpenting karena memiliki empati dan kebijaksanaan,” katanya.
Simon juga memperkenalkan konsep Sabuk Kamtibmas, yakni ekosistem keamanan berbasis kolaborasi antara Polri, pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, komunitas, dan masyarakat.
Menurutnya, konsep tersebut akan dituangkan dalam buku berjudul Sabuk Kamtibmas yang dipersembahkan sebagai hadiah pemikiran untuk Hari Bhayangkara ke-80.