Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono beserta jajaran yang baru dilantik mengemban mandat besar untuk membenahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai program prioritas nasional sekaligus andalan Presiden Prabowo Subianto, MBG memiliki tujuan mulia meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, program ini terus menjadi sorotan publik, terutama setelah terungkap dugaan korupsi besar yang melibatkan Kepala dan dua Wakil Kepala BGN.
Peristiwa tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola BGN. Pembenahan tidak cukup hanya mengganti pimpinan, tetapi juga harus menyentuh sistem, budaya organisasi, dan pengelolaan anggaran agar tujuan utama program benar-benar tercapai.
Tata Kelola Bersih sebagai Fondasi
Prioritas pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat tata kelola, profesionalisme, dan integritas seluruh insan BGN. Seluruh pegawai perlu menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menjalankan tugas secara profesional, amanah, serta bebas dari praktik korupsi dan konflik kepentingan.
BGN juga harus memastikan tidak ada lagi pejabat maupun pegawai yang memiliki hubungan kepemilikan atau keterkaitan bisnis dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Isu mengenai keterlibatan sebagian oknum BGN dalam kepemilikan SPPG telah menimbulkan keraguan publik terhadap independensi lembaga tersebut. Karena itu, pemutusan konflik kepentingan menjadi langkah awal untuk membangun tata kelola yang baik (good governance) dan mewujudkan lembaga yang bebas korupsi (zero corruption).
Mutu Layanan Tidak Boleh Ditawar
Selain tata kelola, kualitas layanan juga harus menjadi perhatian utama. BGN perlu mencanangkan agenda nol kasus keracunan makanan, peningkatan kualitas gizi, serta jaminan kehalalan makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap SPPG wajib memenuhi tiga standar utama, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan Sertifikat Halal.
Standar tersebut harus diterapkan secara konsisten, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, distribusi, pemenuhan standar gizi, jaminan kehalalan, hingga pengelolaan limbah. Tidak boleh ada lagi kompromi terhadap aspek keamanan dan kualitas pangan.
Rasionalisasi Anggaran Perlu Dilakukan
Pagu awal anggaran BGN dalam APBN 2026 sebesar Rp268 triliun telah dikurangi menjadi Rp229 triliun melalui kebijakan efisiensi. Pada saat yang sama, target penerima manfaat juga turun dari 82,9 juta menjadi 62,7 juta orang yang meliputi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia.
Dengan perubahan tersebut, rasionalisasi anggaran masih terbuka untuk dilakukan. Berdasarkan perhitungan awal sebesar Rp3,2 juta per penerima manfaat per tahun, kebutuhan anggaran diperkirakan dapat ditekan hingga sekitar Rp200 triliun. Setelah mempertimbangkan kembali jumlah hari layanan dan efisiensi operasional, kebutuhan anggaran bahkan diperkirakan cukup sekitar Rp160 triliun.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh ialah menyesuaikan jumlah hari pelayanan MBG. Selama ini BGN menggunakan asumsi pelayanan selama 313 hari dalam setahun. Padahal, jika memperhitungkan hari libur sekolah, libur semester, hari libur nasional, dan cuti bersama, jumlah hari layanan dapat disesuaikan menjadi sekitar 208 hari bagi sekolah yang libur pada Sabtu dan Minggu, serta sekitar 260 hari bagi sekolah yang hanya libur pada Minggu.
Penyesuaian tersebut berpotensi menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada penerima manfaat.
Efisiensi juga dapat dilakukan melalui peninjauan kembali biaya operasional SPPG. Apabila pembayaran operasional kepada setiap SPPG diturunkan dari Rp6 juta menjadi Rp3 juta per hari, potensi penghematan mencapai sekitar Rp20 triliun dengan asumsi jumlah SPPG per Juli 2026 sebanyak 28.913 unit.
Selain itu, pengadaan 21.801 unit motor listrik, 31.000 unit tablet, dan 5.400 unit televisi dengan nilai sekitar Rp2,2 triliun yang telah menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi sebaiknya dievaluasi. Bila perangkat tersebut masih memiliki nilai manfaat, pengelolaannya dapat dialihkan kepada kementerian atau lembaga lain yang memang membutuhkan.
Prinsip yang sama juga perlu diterapkan dalam penyusunan RAPBN 2027. Dengan pagu indikatif sebesar Rp270 triliun dan target penerima manfaat 82,9 juta orang, kebutuhan anggaran diperkirakan cukup sekitar Rp215 triliun. Artinya, terdapat potensi efisiensi sekitar Rp55 triliun yang dapat dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak.
Berorientasi pada Hasil
Besarnya anggaran BGN harus diikuti dengan sistem pengelolaan yang akuntabel. Reformasi penganggaran perlu meninggalkan pola lama money follow function, yakni pengalokasian anggaran berdasarkan tugas dan fungsi kelembagaan yang sering kali berorientasi pada besarnya serapan anggaran.
Sebaliknya, pengelolaan anggaran harus sepenuhnya mengacu pada prinsip money follow program, yakni anggaran dialokasikan berdasarkan program prioritas dengan ukuran keberhasilan berupa hasil nyata dan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.
Perubahan paradigma ini penting agar ukuran keberhasilan BGN tidak lagi sekadar besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi sejauh mana program mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Menggerakkan Ekonomi Lokal
Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.
Karena itu, rantai pasok bahan baku untuk SPPG perlu lebih banyak melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha mikro di daerah. Sinergi antara BGN, pemerintah daerah, kementerian terkait, dan kelompok usaha masyarakat menjadi kunci agar manfaat ekonomi program ini dapat dirasakan secara luas.
Jangan sampai program dengan anggaran ratusan triliun rupiah justru lebih banyak menguntungkan segelintir pelaku usaha besar atau para tengkulak yang selama ini menguasai distribusi bahan pangan.
Pada akhirnya, reformasi BGN bukan hanya soal memperbaiki administrasi atau memangkas anggaran. Reformasi harus menghasilkan tata kelola yang bersih, pelayanan yang berkualitas, penggunaan anggaran yang efisien, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat luas. Dengan fondasi tersebut, Program Makan Bergizi Gratis dapat kembali memperoleh kepercayaan publik sekaligus menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.