Ekonom Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyebut, setiap tahun, APBN sarat dengan program bantuan sosial (bansos). Dalam APBN 2024, misalnya, anggaran bansos mencapai 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Belanja bansos tumbuh rata-rata 23,1 persen per tahun. Jenis bansos dalam APBN cukup banyak. Mulai program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT)/kartu sembako, program Indonesia pintar (PIP), dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI-JKN) dan lain-lain,” kata Salamuddin, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Selain itu, kata Salamuddin, pemerintah memberikan tambahan dan perluasan melalui program perlindungan sosial (Perlinsos) saat pandemi COVID-19. Antara lain tambahan nilai manfaat program sembako, bantuan beras Bulog, dan diskon listrik yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin,” ungkapnya.
Dia menyoroti Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengelola anggaran Rp79,2 triliun. Terbesar setelah Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. “Perlu dicermati secara lebih detail, apakah program sosial yang ditangani dan disalurkan Kemensos sudah efektif,” kata Salamuddin.
Anggaran Perlinsos yang selama ini kurang mendapat perhatian, kata dia, adalah subsidi LPG 3 kilogram (kg), subsidi dan kompensasi BBM, subsidi dan kompensasi listrik. Berdasarkan APBN 2024, subsidi BBM dan LPG 3 kg mencapai Rp113.27 triliun, atau lebih rendah 1,1 persen dibandingkan outlook 2023 sebesar Rp114.47 triliun.
“Anggaran subsidi meskipun sangat besar akan tetapi penerimanya dapat dikatakan sebagian besar bukan kelompok masyarakat yang berhak. Ditambah lagi data yang berhak sendiri tidak ada dan lembaga penyalur tidak mengadakan datanya,” ungkapnya.
Anggaran subsidi dan kompensasi BBM, menurutnya, sudah sangat besar. Jika direlokasi sebagian saja, maka nilainya setara dengan anggaran makan siang gratis untuk 57 juta pelajar selama dua tahun. “Artinya seluruh anggaran subsidi dan kompensasi BBM, cukup untuk membiayai program makan siang gratis untuk 4 tahun,” kata Salamuddin.
Namun jika subsidi dan kompensasi BBM dicabut, menurut Salamuddin, masyarakat pasti ribut. Mereka akan berbondong bondong menggelar aksi ekstra parlementer. Menuntut bansos subsidi dan kompensasi BBM. “Ini yang selalu menjadi kekhawatiran pemerintah dan DPR,” ucapnya.
Jalan keluar agar bansos benar benar berguna bagi, bagaimana? Menurutnya, lakukan pendataan ulang mengenai siapa saja yang berhak menerima subsidi dan kompensasi BBM, LPG dan listrik.
“Data harus segera diadakan. Mengingat subsidi dan kompensasi BBM, kemungkinan menjadi cuan besar bagi bisnis segelintir orang. Tentu saja mereka tidak mau data ini dibuat digital dan transparan,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)