Setelah 78 tahun Indonesia merdeka, akhirnya ada juga yang jadi nomor satu di dunia. Selian kemampuan negara mengeruk kekayaan alam, udara Jakarta jadi terkotor di dunia. Dua hal ini jadi kado yang pahit.
Kata peneriti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, predikat udara terkotor di dunia untuk Jakarta, disematkan sebuah lembaga global yang cukup kredibel. “Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5.” papar Salamuddin, Jakarta, Kamis (17/8/2023).
Dia bilang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), sebagai lembaga pemerintah pun, mengakui bahwa sumber polusi berasal dari sektor transportasi. “Jadi, polusi Jakarta ini karena konsumsi BBM yang luar biasa besar, sehingga menghasilkan asap yang mencemari udara hingga pada tingkat yang sangat buruk dan berbahaya bagi kesehatan manusia,” kata Salamuddin.
Sebenarnya, kata dia, ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM dan LPG di Indonesia, khususnya Jakarta. Yakni, program mobil dan motor listrik, serta kompor induksi.
Namun, program mobil-motor listrik, tampaknya dibuat untuk digagalkan, Mengapa? Karena, insentif dan subsidi motor listrik hanya untuk kelompok masyarakat miskin, yang boro boro beli motor listrik, makan aja masih susah.
Sementara program kompor induksi untuk mengganti LPG yang berbahan baku minyak bumi, malah ditolak ramai-ramai oleh DPR. “Jadi keduanya gagal sudah,” tegasnya.
Polusi di Jakarta yang terus meningkat, kata dia, sebetulnya sudah diperingatkan oleh banyak kalangan. Bahkan pernah digugat 32 warga ke pengadilan. Pemerintah dinilai lalai dalam menjamin keselamatan warga Indonesia, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.
“Pada 2019, ada warga negara yang menggugat Presiden, Menteri LHK, Mendagri, Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jabar,” kata Salamuddin. .
Perjuangan 32 warga dari Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) ini, merupakan upaya terakhir untuk memaksa pemerintah mengambil tindakan terhadap polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Daerah yang dihuni lebih dari 30 juta orang.
Memang, Jokowi, Anies, dan Ridwan Kamil tidak dihukum badan atas putusan pengadilan, meski telah diputus bersalah. Kini, giliran alam yang mengadili mereka.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)