- News
Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen, Jadi Catatan Penting DPR
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ambang batas parlemen…
Selengkapnya » - News
Perhimpunan Guru Tolak Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS: Untuk Bayar Gaji
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah agar pelaksanaan program makan siang gratis nantinya tidak menggunakan anggaran pendidikan termasuk dari…
Selengkapnya » - News
Hujan Deras, Delapan Mobil Kecelakaan di Tol Semarang-Solo
Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan tol Semarang-Solo, Jawa Tengah, tepatnya pada ruas tol Bawen-Ungaran jalur B KM 438, Minggu…
Selengkapnya » - News
KPU Jatim Gelar Pleno Penghitungan Suara, Undang Pj Gubernur
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 selama lima hari,…
Selengkapnya » - News
Din Syamsuddin: Jangan Beri Justifikasi kepada Perampas Hak Rakyat dalam Pemilu
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada…
Selengkapnya » - News
Penggelembungan Suara Parpol, KPU Kota Tanjungpinang Nonaktifkan Ketua PPK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menonaktifkan sementara Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bukit Bestari, karena…
Selengkapnya » - News
Tolak Dana BOS Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis: Jangan Korbankan Pendidikan!
Wacana pemerintah yang akan mengalihkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk realisasi program makan siang gratis mendapat penolakan keras…
Selengkapnya » - News
Makan Siang Gratis di Tangerang Program Pemkab, Seolah-olah Uji Coba Janji Kampanye Capres
Pengamat politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina mengingatkan publik untuk dapat lebih kritis terhadap narasi yang muncul usai Pemilihan Umum Presiden…
Selengkapnya » - News
Pembentuk UU Harus Rumuskan Ambang Batas Secara Terbuka dan Partisipatoris
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) secara…
Selengkapnya » - News
Cegah NIK Bermasalah, Dukcapil DKI Sarankan Dua Hal Ini
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta menyarankan dua hal bagi warga Ibu Kota yang saat ini terkena dampak penataan…
Selengkapnya »