Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai wajar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia jadi sasaran kritik usai menyatakan siap maju menjadi ketua umum Partai Golkar.
Sebab, selama ini kebanyak publik mengira Bahlil adalah menteri dari kalangan pengusaha atau profesional, bukan kader partai politik. “Ya baru sekarang-sekarang ini saja, orang terkonfirmasi bahwa Bahlil itu adalah kader Golkar,” ujarnya kepada Inilah.com, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (23/7/2023).
Selain itu Bahlil juga jarang terlihat di publik dalam kegiatan partai beringin. Tentu akan menimbulkan kesan bahwa Bahlil kurang berkontribusi bagi partai besutan Airlangga Hartarto itu.
“Ya wajar kalau kemudian Bahli dianggap minim kontribusi, karena memang selama ini tidak pernah tampak (kalau) Bahlil itu sebagai kader Golkar. Lebih banyak kelihatan sebagai menteri, dari kalangan profesional, ya sekali lagi orang baru tahu,” tutur Adi.
Sebelumnya, Bahlil memberi isyarat bahwa dirinya siap diusung menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Pria yang pernah menjabat di struktur DPD Golkar Papua ini mengatakan partainya memang butuh uluran tangan, mengingat banyak suara dari perwakilan daerah yang inginkan perbaikan.
“Sebagai kader Golkar, ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader, yang merasa bertanggung jawab, saya yakin semua akan punya perasaan itu. Tapi lewat mekanisme yang jelas sesuai organisasi,” ucap Bahlil di depan beberapa pemimpin media massa di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (22/7/2023).
Ia juga mengungkapkan survei kepercayaan pada Golkar terus turun, dari semula dua digit kini hanya 6 persen saja. Bahlil mendengar informasi dari pengurus DPP maupun DPD bahwa konsolidasi yang sering dilakukan ke daerah jauh dari harapan.
“Saya rasa sebagai kader partai yang dibesarkan akan merasa gelisah elektabilitasnya tinggal 6 persen. Dan semua kader yang memenuhi syarat pasti terpanggil,” kata Bahlil.
Namun, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengomentari pernyataan Bahlil, bahwasanya menjadi Ketum bukan perkara mudah, harus memiliki rekam jejak dan kontribusi bagi partai.
“Asal memiliki KTA dan memiliki persyaratan yang diatur dalam AD/ART. Tentu harus juga memiliki kontribusi bagi Partai Golkar dalam rekam jejak politiknya,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/7/2023).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)