Beredar sebuah video yang menampilkan pernyataan Panglima TNI Yudu Margono di media sosial soal kericuhan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Dalam video, Yudo menyebut bahwa aksi unjuk rasa tersebut adalah tindakan anarkis. Ia pun tak bisa menutupi rasa emosinya.
“Orang sudah diam, terus diambil batu langsung dilemparkan (ke polisi). Ini kan udah seperti orang yang lagi bunuh hewan gitu loh,” kata Panglima TNI Yudo Margono seperti yang dikutip dari media sosial X (twitter) @yaniarsim, Jumat (15/9/2023).
Kemudian, Panglima TNI Yudo Margono katakan, apalagi yang demo bukan lagi orang asli setempat melainkan orang luar yang datang. Ia menambahkan, persoalan sebenarnya tugas kepolisian, namun bila kepolisian tidak mampu, baru TNI yang maju.
“Ya kan TNI-nya umpanya, masyarkatnya 1.000 ya kita keluarkan 1.000. Satu miting satu itu kan selesai. Nggak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu. Tahu dipiting nggak? ya itu dipiting aja satu-satu,” ujar dia
Bahkan, Yudo tak segan-segan perintahkan kepala Babek (Badan Pembekalan) untuk mengeluarkan peralatan, agar dipakai dan keluar dari gudang, jika diperlukan. “Anak-anak berani maju terus untuk bertahan, tetapi kalau dilempari, ngamuk juga sampean itu. Ada itu alat di Babek. Kita punya itu alat-alat baru,” katanya.
Sontak video ini menuai respons dari sejumlah netizen. Akun @toxynuscaV2 menduga TNI tidak lagi berada di pihak rakyat, melainkan membela kepentingan investor asing. “Rupanya ini fungsi TNI? Bukan membela rakyat dari serangan luar tapi malah mengusirnya agar pihak luar bisa leluasa masuk?” tulisnya.
Akun @endgamearmy mengatakan ucapan seperti seharunya tidak dilontarkan oleh Panglima Yudo. Ia pun mempertanyakan di mana hati nurani Yudo. “TNI vs Rakyat. Engga pantes banget seorang panglima bicara begini. Enggak ada hati nurani,” tulisnya.
Sementara Akun @therra_ mengingatkan Yudo untuk sadar diri, karena gaji dan fasilitas yang dinikmati saat ini merupakan sumbangsih rakyat melalui pajak. Ia memperingatkan Yudo untuk tidak bertindak zalim.
“Makanan, minuman, tempat tinggal, senjata yang kalian pakai itu semua dari pajak rakyat. Sekarang rakyat diperlakukan layaknya kriminal demi investor? Zalim kalian!” ucapnya ketus.
Diketahui, pulau Rempang akan dibangun Rempang Eco City, salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023. Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.
Proyek ini merupakan kawasan industri, perdagangan hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Pada wilayah ini juga akan dibangun pabrik kaca dan panel surya, yang disebut menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah China. Nilai investasi yang masuk pada proyek ini ditaksir mencapai Rp175 triliun dan bisa terus meningkat hingga Rp361 triliun.
Salah satu tokoh masyarakat Riau dan Kepulauan Riau, Azlaini Agus membeberkan situasi yang dihadapi warga Pulang Rempang. Menurutnya, sejak Agustus 2023, pihak pemerintah melakukan upaya usir paksa warga dengan menghentikan layanan sejumlah Puskesmas dan sekolah.
Langkah ini diambil oleh BP Batam dan Pemkot agar warga Rempang setuju untuk relokasi, meninggalkan kampung halaman demi kelancaran proyek Rempang Eco City. Selain pemaksaan relokasi, Azliani mengatakan, pemerintah seolah-olah ingin membuang para warga. Sebab, sarana prasarana relokasi sama sekali belum dibangun.
Azlaini menambahkan, warga Rempang baru mengetahui adanya rencana proyek itu justru dari media sosial, bukan dari kegiatan sosialisasi resmi dari pemerintah. Ia juga bercerita, sejak awal Agustus 2023 pihak BP Batam berulang kali memaksa masuk ke Pulau Rempang untuk memasang patok tanah yang sudah diberikan kepada investor.
Selanjutnya, tanggal 23 Agustus 2023, seluruh warga masyarakat Rempang dan pulau-pulau sekitarnya dengan 6.000 massa menggelar aksi unjuk rasa menolak relokasi. “Warga Rempang tidak menolak masuknya investasi jika memang negara membutuhkan investasi tersebut. Mereka hanya menolak digusur dari tanah leluhurnya. Mereka menolak dipindahkan dari kampung-kampung tua yang sudah mereka huni sejak 300 tahun yang lalu secara turun temurun,” jelasnya, dikutip Kamis (14/9/2023).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)