BBM Shell dan BP Masih Kosong, Baru Vivo yang “Deal” dengan Pertamina

Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) pada kendaraan bermotor milik pelanggan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Shell. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat/aww).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Shell belum mencapai kesepakatan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina. Hal ini menyebabkan sejumlah SPBU Shell masih mengalami kekosongan stok BBM.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa hingga saat ini baru PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) yang telah menyetujui pembelian BBM dari Pertamina.

“Di beritanya itu (Vivo) kan kemarin ya, yang lain (Shell hingga BP-AKR) masih proses negosiasi,” ujar Laode usai acara Hari Jadi Pertambangan dan Energi di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025).

Laode menambahkan bahwa negosiasi antara Pertamina dan badan usaha swasta lainnya masih berlangsung. Ia berharap akan ada tambahan kesepakatan dalam pekan ini, menyusul Vivo.

Menurutnya, ketersediaan BBM di SPBU swasta sangat bergantung pada hasil negosiasi yang bersifat business to business (B2B) antara pihak swasta dan Pertamina. Kementerian ESDM, kata dia, tidak terlibat dalam rincian kesepakatan tersebut.

“Enggak, enggak ada deadlock. Kan kemarin sudah ada (kesepakatan), tinggal poinnya saja. Jadi tunggu saja, minggu ini akan ada lagi (kesepakatan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina),” ucap Laode.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa seluruh pengelola SPBU swasta, termasuk Shell, telah menyetujui skema pembelian atau impor BBM melalui Pertamina.

Bahlil juga membantah stok bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta, mengalami kelangkaan. Yang benar, menurut Menteri Bahlil, pemerintah malah menambah jatah impor BBM untuk SPBU swasta sebesar 10 persen dari kuota pada 2024.

“Enggak ada (kelangkaan). Jadi gini, untuk ketersediaan BBM nasional kita untuk swasta, kita memberikan kuota impor seperti 2024. Contoh 1 juta. Di 2025 kita berikan tambahan 10 persen, menjadi 1,1 itu. Itu contoh,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (2/9/2025).

“Jadi kuota impornya diberikan 100 persen di 2024 ditambah 10 persen. Jadi lebih besar dari tahun sebelumnya. Enggak ada itu kelangkaan,” kata Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu.

Kendati demikian, Menteri Bahlil bilang, pemerintah tidak menutup pintu ketika SPBU swasta meminta tambahan stok BBM selama persediaan masih mencukupi. Pihak swasta bisa mengajukan kerja sama berskema business to business (B2B) kepada pemerintah.

“Namun mereka meminta tambah. Tapi kalau meminta tambah saya katakan, bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional,” jelasnya.

Topik