Menyusul permintaan maaf pemerintah Belanda atas perbudakan yang dilakukan di masa lalu terhadap sejumlah negara jajahan, termasuk Indonesia, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah Indonesia akan merespons.
Menurut Ma’ruf, kalau pemerintah Belanda memang meminta maaf, maka ajukan saja secara resmi kepada Pemerintah Indonesia. “Nanti pemerintah akan merespons, seperti apa responsnya,” ujar Ma’ruf di Kawasan Nusa Dua, Bali, Jumat (23/12/2022).
Ma’ruf menuturkan, pemerintah Indonesia tentu akan memperbincangkan hal tersebut jika ada permintaan maaf secara resmi. “Jadi, kalau tidak jelas, belum resmi, sampaikan saja kepada pemerintah, nanti pemerintah akan merespons seperti apa,” kata dia.
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte, mewakili Pemerintah Belanda, meminta maaf atas keterlibatan negara itu dalam perbudakan di masa lalu.
“Kami bisa mengakui perbudakan dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Rutte dalam konferensi pers di Den Haag, Senin (19/12/2022).
Rutte menyatakan penyesalannya bahwa selama berabad-abad negara Belanda telah memungkinkan, mendorong, dan mengambil keuntungan dari perbudakan. “Orang-orang telah dijadikan komoditas, dieksploitasi, dan diperdagangkan atas nama negara Belanda,” ujar Rutte.
Dia menyebut perbudakan sebagai penderitaan besar yang masih berdampak pada kehidupan masyarakat.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)