BGN Dinilai Hadapi Masalah Struktural, Sudaryono Punya PR Berat

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyapa wartawan usai rapat internal di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (22/7/2026). (Foto: Antara)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, dinilai tidak hanya mewarisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga berbagai persoalan tata kelola yang selama ini membayangi lembaga tersebut.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, mengatakan perubahan struktur organisasi di BGN, termasuk pergantian pucuk pimpinan, menunjukkan pemerintah menyadari persoalan yang dihadapi lembaga tersebut bukan lagi sekadar teknis.

“Jika sebuah institusi mengalami masalah berulang seperti keterlambatan pembayaran, ketidaksinkronan anggaran, hingga kritik terhadap kualitas implementasi program, maka reshuffle organisasi menjadi langkah yang hampir tak terhindarkan,” kata Ronny kepada Inilah.com, Kamis (23/7/2026).

Meski demikian, menurutnya pergantian pimpinan tidak akan memberikan hasil signifikan apabila tidak dibarengi pembenahan sistem secara menyeluruh.

“Restrukturisasi hanya akan efektif jika diikuti dengan pembenahan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Tanpa itu, pergantian pimpinan berisiko hanya menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah,” ujarnya.

Efisiensi Jangan Korbankan Kualitas Gizi

Ronny juga menyoroti kebijakan penyesuaian anggaran Program MBG dari sekitar Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.

Menurutnya, pemerintah memang dapat menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari efisiensi fiskal. Namun, ia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan secara hati-hati mengingat MBG merupakan program yang sangat bergantung pada kualitas distribusi, logistik, dan pemenuhan standar gizi.

“Risiko yang paling nyata adalah penurunan kualitas porsi, pengurangan variasi nutrisi, atau tekanan terhadap vendor dan penyedia layanan di lapangan. Jadi, ini bukan hanya soal hemat atau tidak, tetapi bagaimana efisiensi diterjemahkan tanpa mengorbankan outcome utama, yaitu kualitas gizi,” jelasnya.

Ia menegaskan efisiensi yang sehat semestinya menyasar kebocoran anggaran, biaya birokrasi yang tidak produktif, serta inefisiensi operasional, bukan memangkas komponen utama seperti bahan pangan atau distribusi.

“Kalau yang dipotong justru belanja substantif, itu berpotensi kontraproduktif terhadap tujuan program,” katanya.

Usul Fokus pada Stunting dan Daerah 3T

Ronny berpandangan pemerintah perlu mempertimbangkan desain ulang Program MBG agar lebih tepat sasaran.

Menurut perhitungannya, program akan lebih efektif apabila difokuskan pada penanganan stunting dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Dalam hitungan kami, jika hanya fokus pada stunting dan daerah 3T, anggaran MBG hanya akan berkisar tidak lebih dari Rp100 triliun,” ujarnya.

Ia menilai langkah tersebut dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus menjaga kualitas layanan bagi kelompok yang paling membutuhkan.

Kredibilitas BGN Jadi Taruhan

Ronny menilai pengetatan anggaran dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal negara. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperbaiki desain program dan tata kelola pelaksanaannya.

“Jika fokus diperjelas, targeting diperbaiki, dan implementasi dipersempit ke area yang paling membutuhkan, maka ini bisa menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga dampak,” katanya.

Sebaliknya, tanpa reformasi tata kelola, pemangkasan anggaran hanya akan mengurangi skala program tanpa meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

“Tantangan terbesar BGN bukan hanya besaran anggaran, tetapi kredibilitas dalam mengelola anggaran tersebut secara akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil,” pungkas Ronny.