BNI Benahi Tata Kelola KUR, Analisis Debitur Kini Dilakukan Langsung

Ilustrasi – Petugas Bank Negara Indonesia (BNI) memberi layanan perbankan kepada nasabah. (Foto: Dok BNI).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memastikan pembiayaan pemerintah tersebut tepat sasaran. Penguatan dilakukan di seluruh tahapan, mulai dari analisis calon debitur, pencairan kredit, hingga pengawasan penggunaan dana.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perseroan menjaga kualitas penyaluran KUR sekaligus memastikan kredit diterima oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

“BNI terus melakukan penguatan tata kelola penyaluran KUR agar pembiayaan benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang berhak. Penguatan dilakukan sejak tahap analisis kredit, verifikasi, pencairan, pemantauan penggunaan dana, hingga evaluasi kualitas kredit,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Salah satu perubahan yang diterapkan adalah proses analisis kredit secara langsung kepada petani melalui skema one-on-one. Dengan cara tersebut, BNI dapat memperoleh informasi mengenai kondisi usaha, kebutuhan pembiayaan, kemampuan membayar, hingga rencana penggunaan dana tanpa melibatkan collection agent (CA).

Selain itu, BNI juga mengembangkan pola pembiayaan berbasis ekosistem (ecosystem-based financing). Dalam skema ini, perusahaan inti yang menjadi nasabah korporasi BNI berperan sebagai offtaker sekaligus mendampingi petani, membantu penyerapan hasil panen, serta memantau pelaksanaan pembiayaan.

“Pendekatan berbasis ekosistem memungkinkan adanya pendampingan, pemantauan usaha, serta kepastian pasar bagi hasil produksi petani. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan usaha debitur,” kata Okki.

BNI juga menerapkan pembatasan radius penyaluran agar proses Know Your Customer (KYC), verifikasi usaha, pemantauan lahan, hingga pengawasan pascapencairan dapat dilakukan lebih efektif oleh unit kerja terkait.

Di sisi lain, proses penyaluran kredit kini didukung sistem digital yang memungkinkan pemantauan data debitur secara lebih rinci. Melalui sistem tersebut, bank dapat memonitor identitas petani, lokasi lahan, tahapan budi daya, perkembangan usaha, hingga penggunaan dana pinjaman.

“Digitalisasi proses kredit memungkinkan BNI memonitor data petani, lokasi lahan, tahapan budi daya, hingga penggunaan kredit secara lebih terukur. Monitoring dan audit juga dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas kredit,” ujar Okki.

Tak hanya mengandalkan digitalisasi, BNI juga melakukan monitoring berkala terhadap usaha debitur serta audit rutin atas setiap penyaluran kredit. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan, menjaga kualitas pembiayaan, sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Okki mengatakan penguatan tata kelola tersebut juga menjadi bagian dari komitmen BNI dalam menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran secara objektif. Ia mencontohkan penanganan dugaan penyimpangan KUR di Jember yang bermula dari laporan BNI kepada aparat penegak hukum setelah ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit.

“Kasus KUR Jember berawal dari laporan BNI kepada aparat penegak hukum. BNI menghormati proses hukum yang berjalan dan bersikap kooperatif dalam proses penyidikan,” kata Okki.

BNI menegaskan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk fraud maupun pelanggaran. Perseroan memastikan setiap pihak, baik internal maupun eksternal, yang terbukti melanggar ketentuan akan diproses sesuai hukum dan aturan perusahaan.

Menurut Okki, tindakan individu yang melanggar tidak mencerminkan kebijakan maupun praktik BNI secara keseluruhan. Ia menegaskan perseroan tetap berkomitmen menyalurkan KUR dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Sebagai salah satu bank penyalur KUR, BNI menyatakan akan terus memperkuat sistem pengawasan agar penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha produktif semakin transparan, terukur, dan tepat sasaran.