Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Foto: Antara)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyebut jumbonya dana daerah yang diparkir di bank, membuat sejumlah kepada daerah kebakaran jenggot. Termasuk Provinsi Jawa Barat (Jabar), dana Pemprov Jabar yang mengendap di bank sebesar Rp4,1 triliun.
Hal itu membuat Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi kebakaran jenggot. Gubernur yang rajin ‘ngonten’ itu, langsung mengecek kebenaran data tersebut ke Bank Indonesia (BI).
Jika benar, dia mengancam akan memecat anak buahnya. “Setelah ini, saya akan ke BI, kita harus tanyakan itu. Kalau saya sih berharapnya benar. Kalau benar, saya dapat tambahan lagi tuh uang lebih, tapi konsekuensinya seluruh pejabat saya, akan saya berhentikan,” kata Dedi di Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Dedi mengatakan, alasan pemecatan itu karena pejabat terbukti membohonginya jika memang ada dana mengendap senilai itu. “Ya karena dia bohong sama saya, kan sederhana,” ucapnya.
Dia menyebut, data milik Pemprov Jabar dengan Kemendagri sudah sama. Dia mengaku selalu melaporkan data keuangan Pemprov Jabar ke Kemendagri setiap hari. “Makanya kan data dari BI ini sumber datanya dari mana gitu loh. kalau saya sih senang aja kalau memang ada Rp 4,1 triliun, gitu loh,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan besarnya dana APBD yang disimpan di bank. Hingga kuartal III-2025, angkanya mencapai Rp234 triliun.
Fenomena ini, membuatnya geregetan. Selama ini, Kemenkeu kerja ngotot agar penyaluran anggaran pusat ke daerah, berlangsung cepat. Karena, Kemenkeu ingin pemda segera membelanjakannya.
“Rendahnya serapan, memperbesar duit simpanan dari pemda-pemda itu, menganggur di bank. Jumlahnya sampai Rp234 triliun. Ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Menkeu Purbaya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Ke depan, Menkeu Purbaya mengimbau seluruh pemda yang masih lelet serapan anggarannya, bisa segera berbenah. Para kepala daerah perlu memberikan atensi lebih kepada tata kelola keuangan berintegritas. Karena menyangkut kepercayaan investor serta masyarakat.
Di mana, Pemprov DKI adalah juaranya. Provinsi yang kini dipimpin mantan Seskab, Pramono Anung itu, memarkir dana Rp14,6 triliun di bank.
Disusul Pemprov Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun, Kota Banjarbaru Rp5,1 triliun, Provinsi Kalimantan Utara Rp4,7 triliun, Provinsi Jawa Barat Rp4,1 triliun, Kabupaten Bojonegoro Rp3,6 triliun, Kabupaten Kutai Barat Rp3,2 triliun, Provinsi Sumatra Utara Rp3,1 triliun, Kabupaten Kepulauan Talaud Rp2,6 triliun.
Dan, Kabupaten Mimika Rp2,4 triliun, Kabupaten Badung Rp2,2 triliun, Kabupaten Tanah Bumbu Rp2,11 triliun, Provinsi Bangka Belitung Rp2,10 triliun, Provinsi Jawa Tengah Rp1,9 triliun dan Kabupaten Balangan Rp1,8 triliun.














