Darurat! 85% Bangunan SD di Indonesia Rusak, Begini Sikap Pemerintah

Sejumlah murid kelas 2B mengikuti kegiatan belajar mengajar di musala SD Negeri Karyabuana 02, Cigeulis, Pandeglang, Banten, Rabu (22/4/2026). (foto:Antara/Angga Budhiyanto)

Wajah pendidikan dasar di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. Dari total 140 ribu Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di pelosok negeri, sebanyak 120 ribu bangunan atau sekitar 85 persennya dilaporkan dalam kondisi rusak.

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmas Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengungkapkan bahwa kerusakan ini bak “bom waktu” akibat kurangnya perawatan jangka panjang.

Menurutnya, sebuah bangunan yang awalnya kokoh bisa berujung ambruk hanya dalam hitungan tahun jika terus diabaikan.“Kondisi baik jika tidak dirawat akan menjadi rusak ringan. Jika dibiarkan lima tahun, turun ke rusak sedang, lalu berat, hingga akhirnya rusak total dan ambruk,” jelas Gogot di Jakarta, dikutip Jumat (1/5/2026).

Intervensi Darurat Lewat Inpres

Melihat kondisi yang sudah masuk tahap “darurat” ini, pemerintah pusat mengambil langkah cepat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025.

Total ada hampir 200 ribu sekolah (mencakup 1,2 juta ruang kelas) di berbagai jenjang yang masuk dalam daftar revitalisasi, dengan mayoritas adalah SD.

Pemerintah tak tanggung-tanggung dalam menyiapkan “obat” bagi infrastruktur ini. Anggaran sebesar Rp16,9 triliun digelontorkan untuk memperbaiki ruang-ruang kelas yang tak lagi layak.

Menariknya, untuk memotong jalur birokrasi, dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing.

Bukan Sekadar Bangunan, Tapi Penggerak Ekonomi

Program revitalisasi ini ternyata tidak hanya soal semen dan batu bata. Pemerintah memproyeksikan efek domino yang besar bagi kesejahteraan masyarakat sekitar:

Lapangan Kerja: Proyek ini diperkirakan bakal menyerap 350 ribu tenaga kerja lokal.

Geliat UMKM: Warung makan, penyedia bahan bangunan lokal, hingga sektor transportasi di daerah akan ikut kecipratan rezeki.

Putaran Uang: Multiplier effect dari program ini diprediksi mampu menggerakkan roda ekonomi hingga mencapai Rp27 triliun.

Dengan langkah ini, sekolah diharapkan tidak hanya kembali menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk menuntut ilmu, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi bagi warga di sekitarnya.