DPRD DKI Dorong Atur Parkir Pakai AI Demi Cegah Kebocoran

Suasana parkir liar di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (15/5/2026). (Foto: Inilah.com/Wahyu Praditya)

DPRD DKI Jakarta mulai mendorong penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam sistem pengawasan perparkiran. Langkah ini disiapkan untuk menekan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan akurasi data di lapangan.

Dorongan tersebut mencuat saat Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI meninjau Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Dinas Perhubungan.

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mengatakan penerapan kamera pengawas berbasis AI menjadi salah satu solusi untuk memperkuat sistem monitoring parkir, khususnya di badan jalan (on-street parking).

“Teknologi seperti ini akan membuat sistem pengawasan lebih akurat. Tingkat okupansi bisa terpantau dan jumlah kendaraan dapat dihitung secara otomatis, sehingga potensi penyimpangan bisa ditekan,” kata Jupiter, Senin (20/7/2026).

Menurut dia, selama ini pengawasan parkir masih memiliki banyak celah, terutama karena ketergantungan pada pengawasan manual di lapangan. Meski sistem pembayaran non-tunai telah diterapkan, praktik transaksi tunai dinilai masih mungkin terjadi jika kontrol tidak berjalan optimal.

Dengan pemanfaatan AI, data parkir diharapkan dapat terekam secara real time dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih presisi. Selain itu, sistem ini juga dinilai mampu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah dari sektor parkir.

Namun demikian, Pansus menilai penerapan teknologi tidak akan efektif tanpa didukung integrasi data antarperangkat daerah. Saat ini, data dari berbagai instansi seperti UP Parkir, Bapenda, PTSP, hingga Dinas Cipta Karya masih belum sepenuhnya terhubung.

“Kalau sistemnya belum terintegrasi, teknologi secanggih apa pun tidak akan maksimal. Karena itu, penguatan Pusdatin sebagai pusat integrasi data juga harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Jupiter menegaskan, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi AI harus menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh tata kelola perparkiran di Jakarta. Dengan sistem yang terintegrasi dan pengawasan berbasis teknologi, potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan bisa ditekan.

“Targetnya jelas, meminimalkan penyimpangan dan memastikan setiap penerimaan daerah dari sektor parkir bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.