Kericuhan aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025 kemarin membuktikan lemahnya peran intelijen dalam melakukan deteksi awal. Hal ini dibuktikan dengan pecahnya bentrokan antara aparat dan berujung pada aksi pembakaran terhadap sejumlah fasilitas umum.
Aksi ricuh ini makin diperparah karena massa akhir menyerang sejumlah markas polisi khususnya Brimob buntut dari tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) di kawasan rumah susun (rusun) Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025).
Kematian Affan ini yang kemudian jadi pemicu kemarahan massa terhadap aparat. Bahkan tewasnya Affan ini memicu aksi demo besar dan pembakaran sejumlah fasilitas umum di sejumlah wilayah pada hari berikutnya.
Kepolisian sendiri saat kejadian seperti tidak belajar dari aksi demo pada hari sebelumnya yakni Senin (25/8/2025). Sebab saat itu demonstrasi di depan gedung DPR berakhir ricuh akibat aparat membubarkan paksa massa karena sudah melebihi waktu yang sudah ditetapkan.
Bentrok antara sejumlah kelompok massa dengan aparat mulai pecah di kawasan Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar). Saat itu massa yang didominasi oleh pelajar sekolah ini melempari aparat dengan batu hingga menembakan kembang api. Akibat kalah jumlah, aparat sempat mundur dan kembali menghadang sekelompok orang yang berbuat anarkis.
Namun massa justru bertambah saat polisi mengepungnya di wilayah Pejompongan menuju Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Akhirnya polisi harus menembakan gas air mata untuk membubarkan massa.
Langkah kepolisian tersebut bukannya berhasil malah membuat situasi semakin tidak kondusif, karena sekelompok orang mulai melakukan perusakan terhadap sejumlah fasilitas hingga mobil pribadi yang melintas di dekat mereka.
Dengan insiden tersebut seharusnya intelijen memegang peran agar aksi ini tidak berlanjut dan meluas. Namun kenyataannya, aksi demonstrasi ini justru membesar dan anarkis yang berujung tewasnya tujuh orang termasuk Affan Kurniawan dan pembakaran terhadap 37 Gedung DPRD di berbagai wilayah serta sejumlah fasilitas umum.
Intelijen Telat Antisipasi Penggalangan Massa di Medsos
Pengamat Militer Ade Muhammad menilai, pecahnya kerusuhan buntut aksi demonstrasi bukanlah bentuk kegagalan intelijen. Dia meyakini agen-agen intelijen negara sudah bertugas secara optimal untuk mengantisipasi kericuhan tidak meluas.
Namun, dia mengakui ada beberapa faktor ‘x’ di lapangan yang lolos dari pengamatan agen intelijen negara. Salah satunya, penggalangan massa yang dilakukan secara masif dari media sosial (medsos).
“Eskalasi memang mendadak liar dan terpelihara momentumnya karena ada faktor eksternal seperti dugaan di provokasi di medsos seperti yang ditindaklanjuti oleh Polri oleh penahanan beberapa aktor medsos,” kata Ade kepada inilah.com.
Menurutnya, intelijen negara telat merespons sejumlah penggalangan di medsos sehingga memunculkan gelombang yang lebih besar pada hari berikutnya.
Sementara itu, Dosen Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta mengatakan, intel-intel negara diyakini sudah memprediksi akan terjadi aksi-aksi unjuk rasa selanjutnya. Namun, mereka tidak bisa melakukan penindakan karena hal itu bukan kewenangan dari intelijen.
“Saya yakin intelijen sudah memberikan informasi terkait rencana unjuk rasa ini kepada usernya masing-masing,” katanya kepada inilah.com.
Stanislaus mengakui jika situasi di lapangan sangat cepat berubah, sehingga kemungkinan laporan-laporan intelijen kepada user masing-masing terlambat dieksekusi.
Selain itu, agen-agen intelijen negara juga tidak menduga jika sejumlah aksi provokasi terjadi masif di medsos. Hal ini yang membuat, situasi di lapangan cepat berubah dan berujung telatnya antisipasi dari aparat penegak hukum.
“Saya melihat memang ada keterlambatan penanganan, terutama pada penanganan isu yang menjadi pemicu unjuk rasa, seandainya isu tersebut bisa ditangani sejak dini maka unjuk rasa bisa diredam,” katanya.
Lebih lanjut, Stanislaus menambahkan, perubahan cepat aksi di lapangan membuat koordinasi agen intelijen dengan aparat menjadi terganggu.
Hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan sejumlah intel-intel dari berbagai lembaga seperti Bais dan Polri oleh petugas di lapangan. Dia meyakini, agen intel yang tertangkap di lapangan bukan sebagai provokator pecahnya kericuhan seperti yang disebutkan oleh sejumlah pihak.
Menurutnya, jika intel tersebut ditangkap pada saat ada di barisan massa pendemo, hal itu bukan untuk menjadi provokator, melainkan mencari informasi tentang rencana-rencana yang akan dilakukan massa selanjutnya.
“Semua intel walaupun dia menyusup di kelompok lawan tujuannya adalah untuk kepentingan negara, bukan membantu kelompok tersebut,” tegasnya.
Ada Pihak yang Bermain dalam Aksi Demo
Dengan sejumlah fakta tersebut menunjukkan jika agen-agen intelijen negara saat ini masih sangat awam alias ‘gaptek’ dengan teknologi khususnya medsos. Sehingga mereka telat mengantisipasi gerakan-gerakan yang ada di medsos.
Sebab aksi yang berujung kericuhan di Jakarta dan sejumlah wilayah ini membesar akibat adanya penggalangan isu di medsos. Bahkan ada sejumlah pihak yang sengaja mengorkestrasi beberapa isu seperti gaya hidup mewah anggota DPR hingga kinerja buruk Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit untuk memancing kemarahan publik.
Penggalangan massa lewat medsos ini juga diperkuat oleh kepolisian yang menyebut jika pelaku anarkis aksi demo bukan warga asli Jakarta. Mereka kebanyakan berasal dari wilayah Jawa Barat (Jabar).
“Perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini Polda Metro Jaya dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 ya yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat ada yang dari Jawa dari Banten,” ucap Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, di Balai Kota Jakarta, Senin (1/9/2025).[Ajat/Harris Muda]
***