Di Undang ke Kertanegara, Abraham Samad Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Nasional

Mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberi keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (3/5/2019). (Foto: Antara/Reno Esnir)

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku dirinya menjadi salah satu orang yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan sejumlah tokoh nasional pada Jumat (30/1/2026) kemarin.

Abraham mengaku pertemuan sejumlah tokoh nasional dengan Prabowo berlangsung di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut berlangsung selama lima jam.

“Jadi saya diundang dalam kapasitas sebagai mantan Ketua KPK Dan dalam pertemuan itu ada sekitar tujuh orang ya diundang, saya lupa. Tapi kalau dari pemerintah yang hadir Presiden Pak Prabowo, Menlu Sugiono, Mensesneg, kemudian Pak Sjafrie sendiri, dan ada satu lagi Mayjen Purnawirawan Zacky Makarim, ya itu yang hadir ya yang saya ingat. Dan saya Profesor Dr. Siti Zuhro dari BRIN dan ada lagi beberapa gitu ya, saya agak lupa,” kata Samad kepada wartawan, Minggu (1/2/2025).

Menurutnya, dalam pertemuan pada Jumat (30/1/2026) sore hingga malam, Prabowo banyak menyampaikan sejumlah program hingga hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Selain itu, semua orang yang diundang juga menyampaikan ide-idenya kepada Prabowo.

Abraham menyebut, pertemuan itu berjalan dengan santai. Bahkan, Prabowo dalam pertemuan banyak menyelingi dengan candaan selama jalannya diskusi.

Diskusi yang berjalan, kata Abraham, membahas soal kondisi nasional mulai dari kekayaan alam Indonesia hingga pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi dia cukup mempresentasikan beberapa hal tentang penyelamatan sumber daya alam, terus program-program pemerintah, terus hasil forum ekonomi di Davos, Swiss, itu dia presentasikan. Jadi cukup lam, jadi memang waktu 5 jam terasa lama kalau kita lihat. Tapi sebenarnya itu singkat bagi kita karena kita enggak sempat makan malam,” katanya.

Lebih lanjut, Abraham mengatakan dirinya sempat dimintai pandangannya soal bagaimana meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia.

Dia menyarankan kepada Prabowo untuk membuat roadmap pemberantasan korupsi yang lebih efektif, agar bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi.

“Pertama saya bilang pemberantasan korupsi selama ini tidak menyentuh akar permasalahannya, jadi dia harus menyentuh akar permasalahannya agar supaya efektif. Yang kedua saya bilang berbicara IPK, indeks persepsi korupsi, maka ada 4 hal yang harus diperhatikan kalau kita merujuk United Nations Convention Against Corruption, UNCAC,” ucap Samad.

Empat hal yang harus diperhatikan menurut UNCAC, kata Samad, adalah foreign bribery (penyuapan pejabat negeri asing), trading influence (perdagangan pengaruh), elite enrichment (peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara), dan commercial bribery (suap sektor swasta).

Selain itu, Samad mengatakan Prabowo sempat mempertanyakan posisi KPK yang saat ini tidak lagi ‘segarang’ dahulu. Menurut Samad, banyak faktor yang membuat KPK seperti saat ini.

Salah satunya karena Undang-Undang KPK direvisi pada 2019. Revisi UU KPK itu dinilai memangkas kewenangan KPK serta kedudukan KPK tidak independen di bawah rumpun eksekutif.

“Karena menurut saya kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan dibawa rumpun eksekutif. Oleh karena itu menurut saya karena kita sudah menandatangani UNCAC dan reatifikasi harusnya kita ikut. Jadi ini kita menyalahkan saya bilang, harusnya independen seperti dulu,” sebutnya.

Samad juga sempat mempersoalkan terkait rekrutmen komisioner KPK di masa lalu yang tidak mengindahkan masukan dari masyarakat. Salah satunya terkait kepemimpinan Firli Bahuri (2019-2023). Padahal saat itu, kata Samad, banyak masukan soal sosok Firli yang menurutnya bisa dijadikan sebagai dasar pemegang keputusan untuk memilih atau tidak.

“Dari masyarakat bahkan dari KPK bahwa orang ini tidak layak pimpin KPK. Tapi itu diabaikan, itu salah satu penyebab faktornya, sehingga ketika terpilih Firli-Lili itu melakukan tindak pidana. Jadi integritasnya, moralitasnya, hancur tapi tetap dipilih, jadi itu rekrutmen yang bermasalah,” katanya.

Lalu, Samad mempermasalahkan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang memecat 57 orang pegawai KPK. Samad menilai TWK menjadi rekayasa pimpinan KPK sebelumnya untuk menyingkirkan 57 orang yang sesungguhnya berintegritas di KPK.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sempat bertemu dengan tokoh-tokoh yang dinilai sebagai oposisi pemerintah untuk membahas kondisi bangsa, Jumat (30/1/2026).

“Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi,” ujar Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang mengikuti retreat di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Sjafrie, pertemuan itu membahas tentang bagaimana negara harus dikelola secara baik oleh seluruh pihak. Sejauh ini, kata dia, banyak pihak yang kerap membuat kondisi negara tidak diuntungkan dari segi pemanfaatan sumber daya alam hingga perputaran keuangan.