Program makan siang dan susu gratis yang digagas pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden, Prabowo-Gibran, benar-benar punya magnet kuat. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen pun ikut komentar.
Kahkonen mengatakan, program makan siang dan susu gratis, perlu perencanaan yang matang. Khususnya dari sisi anggaran karena angkanya cukup besar. Pemerintah perlu memastikan bentuk dan sasaran program tersebut. Selanjutnya, membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.
“Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga disiapkan,” kata Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Hingga saat ini, dia masih menunggu rincian program makan siang gratis dari pemerintah. “Kami masih menantikan (rincian program). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB. Sesuai peraturan perundang-undangan,” kata dia. .
Adapun rincian dari program makan siang dan susu gratis telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Dalam dokumen visi-misi Prabowo-Gibran, membeberkan, program makan siang gratis bertujuan mengatasi masalah tengkes (stunting). Program ini, menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pondok pesantren.
Selain itu, bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Program tersebut menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada 2029.
Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar perancangan APBN 2025 dipertajam, sehingga mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental. “APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani, Selasa (13/2/2024).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)