Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri mengungkap tantangan terbesar dalam mewujudkan kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Menurutnya, persoalan utama yang menjadi penghalang adalah ketidakpercayaan yang telah berlangsung lama antara Washington dan Teheran.
“Tantangan terbesar adalah adanya ketidakpercayaan antara Amerika Serikat dan Iran. Kita berbicara mengenai dua negara yang sudah lama tidak berkomunikasi dan tak memiliki hubungan langsung satu sama lain,” katanya kepada wartawan di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Chaudhri mengatakan Pakistan yang berperan sebagai mediator terus berupaya menjembatani kesenjangan komunikasi dan membangun kembali kepercayaan kedua negara.
Menurutnya, membawa AS dan Iran kembali ke meja perundingan menjadi langkah penting untuk membuka jalan menuju stabilitas kawasan.
Selain persoalan ketidakpercayaan, ia menyebut proses perdamaian juga menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang berupaya menggagalkan tercapainya kesepakatan.
Di sisi lain, membangun konsensus kawasan juga menjadi tantangan besar karena proses tersebut tidak hanya melibatkan AS dan Iran, tetapi seluruh negara yang memiliki kepentingan terhadap keamanan regional.
“Seluruh negara di kawasan juga merupakan pemangku kepentingan utama dalam proses perdamaian ini. Kami berhasil menjalankan seluruh peran tersebut. Kami berhasil mengajak seluruh negara utama di kawasan untuk terlibat,” ujarnya.
Meski menghadapi berbagai tantangan geopolitik, Chaudhri menegaskan Pakistan tetap optimistis diplomasi yang konsisten mampu membuka peluang perdamaian.
Ia menilai keterlibatan berkelanjutan seluruh pihak menjadi kunci agar proses negosiasi tidak berhenti di tengah jalan.
Pakistan Dorong Implementasi MoU AS-Iran
Terkait penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara AS dan Iran, Chaudhri menyebut Pakistan memandang langkah tersebut sebagai perkembangan yang sangat positif dan menggembirakan.
Ia menambahkan Pakistan juga turut menandatangani dokumen tersebut sebagai mediator.
Chaudhri menegaskan pemerintah Pakistan akan terus bekerja sama dengan AS dan Iran untuk memastikan isi MoU dapat diimplementasikan secara penuh demi tercapainya perdamaian.
“Hal itu bukan hanya demi kepentingan kedua negara tersebut, tetapi juga demi kepentingan kawasan dan dunia secara lebih luas,” katanya.
Selain isu diplomasi, Chaudhri juga menyoroti pentingnya peran lembaga internasional dalam proses rekonstruksi pascakonflik.
Ia menyatakan berbagai lembaga keuangan perlu mengambil peran aktif dalam pembangunan kembali wilayah yang terdampak perang.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai rencana dana investasi senilai 300 miliar dolar AS (sekitar Rp5.385 triliun) untuk Iran yang sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Qatar.
“Lembaga-lembaga internasional, termasuk lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan pembangunan, juga harus tampil ke depan dan mengambil peran aktif dalam rekonstruksi serta pembangunan kembali wilayah-wilayah yang dihancurkan oleh Israel selama perang,” ungkapnya.
Menurut Chaudhri, prioritas utama saat ini adalah memastikan perdamaian benar-benar terwujud.
Ia mengatakan proses perundingan masih berjalan dengan perkembangan positif dan bergerak menuju penyelesaian.
Setelah perdamaian tercapai, pembahasan mengenai rekonstruksi dan pembangunan kembali Iran maupun Palestina perlu segera dilakukan.
“Setelah perdamaian berhasil diwujudkan, atau bahkan secara bersama pembahasan mengenai rekonstruksi dan pembangunan kembali Palestina perlu segera dilakukan. Semua negara harus memainkan peran mereka,” ucapnya.
Mekanisme pendanaan tersebut berkaitan dengan Pasal 6 dari MoU Islamabad antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan mengakhiri permusuhan regional.
Dalam ketentuan tersebut, Amerika Serikat bersama mitra regional berkomitmen membentuk program akhir senilai sedikitnya 300 miliar dolar AS untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran.
Memorandum itu menyebut mekanisme implementasi rencana akan difinalisasi sebagai bagian dari kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari.
Selain itu, Amerika Serikat akan memberikan persetujuan, pengecualian, dan lisensi yang diperlukan untuk mendukung transaksi keuangan terkait.
Salah satu poin penting dalam memorandum tersebut adalah pencabutan blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran serta pembukaan kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis bagi pasokan energi global.