Partai Demokrat sedang meradang karena tahu harapan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pendamping bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan pupus, usai terjalinnya kerja sama antara Partai NasDem dan PKB untuk mendorong Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi pendamping Anies.
Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem malah mengaku tidak tahu menahu perihal kabar tersebut. Ia malah balik mempertanyakan siapa sumber informasi Demokrat mengenai kabar duet Anies-Cak Imin.
“Ya tidak ngerti (duet Anies-Cak Imin), tanya sama Demokrat, Demokrat yang menyampaikan itu seperti apa, karena kami sendiri belum dengar,” terang Ali di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).
Dirinya juga mengaku bahwa sejauh ini NasDem belum sempat berkomunikasi dengan Demokrat perihal Pilpres 2024. Ia juga enggan merespons julukan pengkhianat yang disematkan Demokrat kepada NasDem dan Anies. “Belum sempat (komunikasi). Saya tidak tahu dari mana sumbernya itu ya,” ucap dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengakui bahwa berdasarkan informasi yang ia terima dari juru bicara (Jubir), bacapres Anies Baswedan, Sudirman Said menyebut bahwa Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah membuat kesepakatan kerja sama politik terkait Pilpres 2024.
“Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” terang Riefky dalam keterangan resmi yang diterima Inilah.com di Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Ia menyebut bahwa Demokrat “dipaksa” untuk menerima keputusan yang secara sepihak tersebut. Keputusan sepihak NasDem ini dia nilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang sudah disepakati bersama.
“Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai,” ungkap dia.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)