Senin, 29 September 2025 – 11:34 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Senin (22/9/2025). (Foto: ANTARA/Imamatul Silfia/am).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Direktur Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Eisha Maghfiruha Rachbini mengingatkan, masalah ekonomi nasional bukan hanya soal likuiditas perbankan, atau fiskal semata.
Atau setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa gelontorkan dana Rp200 triliun ke 5 bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), masalah ekonomi selesai. Bukan begitu.
“Saat ini, pemerintah menganggap, kucuran fiskal lebih banyak di masyarakat, maka masalah stagnasi ekonomi bisa diatasi. Permasalahahn utamanya, bukan itu. Tapi masih beratnya sektor riil. Itu menyangkut kebijakan dan lingkungan bisnis yang belum kondusif, papar Eisha di Jakarta, Senin (29/9/2025).
“Termasuk kepercayaan dari pelaku ekonomi yang belum maksimal. Kebijakan hanya menggeser dana dari BI ke perbankan, ditujukan untuk meningkatkan likuiditas agar mendorong sektor riil, tidak semerta-merta menyelesaikan masalah.” imbuhnya.
Saat ini, kata Eisha, permintaan masyarakat menalami penurunan yan signifikan. Dipicu ambruknya daya beli. Alhasil, sektor riil megalami perlambatan di tengah ketidakpastian yang tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan melemahnya penjualan yang cukup tajam. Untuk wholesale turun 8,6 persen, sedangkan ritel anjlok 9,5 persen sepanjang Januari–Juni 2025.
Sedangkan PMI manufaktur di triwulan II-2025, lanjutnya, mengalami kontraksi Di sisi lain, investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) anjlok dari Rp217,3 triliun. menjadi Rp202,2 triliun, akibat ketegangan geopolitik, proteksionisme, dan kompetisi menarik modal global.
“Permintaan domestik melemah tercermin dari konsumsi rumah tangga yang melambat, inflasi meningkat (Januari-Juli 2025), sebesar 2,37 persen dibanding 1,07 persen pada periode sama 2024. Serta meningkatnya PHK sebesar 32 persen di semester I-2025 yang semakin menekan daya beli masyarakat,” terangnya.
Selain itu, lanjutnya, indikator kepercayaan konsumen ikut menurun, dengan Indeks Keyakinan Konsumen turun dari 121,1 (Maret), ke 117,8 (Juni 2025). Diikuti penurunan ekspektasi penghasilan dari 135,4 ke 133,2, menandakan pesimisme terhadap prospek ekonomi rumah tangga.
“Kebijakan Fiskal dalam hal ini pengelolaan keuangan negara melalui APBN sebagai instrumen dalam mendorong stabilitas ekonomi, perlu menjaga keseimbangan ekonomi, bukan membanjiri likuiditas, yang justru akan mendorong ketidakseimbangan pada pasar keuangan, dan berdampak akibat dari kebijakan penempatan dana pada perbankan,” imbuhnya.
Dia mengingatkan, Menkeu Purbaya perlu juga memikirkan dampak penempatan dana tersebut, secara lebih komprehensif di pasar keuangan, dan sektor riil. Sebab, injeksi likuiditas yang berlebihan dapat menimbulkan masalah baru.
Misalnya, LDR bank Himbara pe Juli 2025 mencapai 87 persen, masih di bawah batas aman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 94 persen. Pertumbuhan kredit masih terbatas, hanya berbeda 0,1 persen dari pertumbuhan DPK. Pada Juli 2025, kredit tumbuh 6,7 persen sementara DPK tumbuh 6,6 persen
Rasio AL/DPK masih sekitar 27,05 persen pada Juni 2025 dan 27,08 persen pada Juli 2025, termasuk penempatan di SBN dan SRBI sekitar Rp790 triliun. Pertumbuhan undisbursed loan tahunan sebesar 9,51 persen pada Juni 2025, dibandingkan Juni 2024.
“Angka ini cukup tinggi, bahkan pertumbuhan undisbursed loan di bank-bank persero, mencapai 20,9 persen. Ini mencerminkan ketidakpastian dunia usaha. Pertumbuhan kredit 7 persen per Juli 2025, tidak mencerminkan likuiditas, namun sisi permintaan kredit yang lemah. Di mana, industri dan pelaku usaha menghadapi ketidakpastian tinggi dalam menjalankan usaha,” terangnya.