Hashim Ungkap Penerimaan Negara Indonesia ‘Keok’ Lawan Kamboja: Sistem Pajak dan Bea Cukai Kita Parah

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)

Sebuah fakta menohok diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo. Di balik status Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, ternyata kinerja pengumpulan pundi-pundi negara justru kedodoran, bahkan kini telah disalip oleh Kamboja.

Hashim secara blak-blakan menyebut sistem penerimaan negara –baik dari sektor pajak maupun bea cukai– dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Penilaian ini bukan tanpa dasar. Ia mengaku telah mengamati data tersebut selama lebih dari satu dekade atas mandat langsung dari Prabowo Subianto, jauh sebelum sang kakak dilantik menjadi Presiden.

“Terus terang saja, 11-12 tahun yang lalu saya ditugasi Pak Prabowo memimpin tim untuk membedah potensi negara. Hasilnya? Salah satu titik terlemah kita adalah penerimaan negara. Parah. Sistem pajak, bea cukai, dan semuanya sangat-sangat parah,” tegas Hashim dengan nada serius dalam acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas di Universitas Indonesia, dikutip Rabu (17/12/2025).

Disalip Kamboja yang Lebih Miskin

Sorotan utama Hashim tertuju pada rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia membandingkan Indonesia dengan Kamboja, negara yang secara struktur ekonomi dan pendapatan per kapita sebenarnya berada di bawah Indonesia.

Menurut Hashim, satu dekade lalu, rasio penerimaan negara Kamboja hanya 9 persen, sementara Indonesia berada di angka 12 persen. Namun, situasi kini berbalik drastis. Kamboja berhasil melakukan reformasi sistem hingga rasionya melonjak ke angka 18 persen, sedangkan Indonesia jalan di tempat.

“Kamboja itu lebih miskin dari kita, lebih miskin dari Filipina. Tapi lihat sekarang, Kamboja sudah 18 persen. Indonesia di mana? Tetap 12 persen. Artinya apa? Tidak ada kenaikan, stagnan,” ujarnya geram.

Data ini sejalan dengan laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Government at a Glance: Southeast Asia 2025. Tercatat, rasio penerimaan negara Indonesia pada 2023 hanya 15,10 persen, menjadi juru kunci di ASEAN, kalah tipis dari Kamboja yang mencapai 15,90 persen. Sementara Malaysia dan Thailand perkasa di angka 20 persen.

Lampu Kuning untuk Kemenkeu

Keresahan ini, lanjut Hashim, telah ia sampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan dua pekan lalu. Menurutnya, Bendahara Negara tersebut tidak menampik fakta pahit itu.

“Saya ketemu Pak Purbaya dua minggu lalu. Beliau membenarkan, beliau katakan, kan saya bilang waktu itu. Sejak 2013 saya perhatikan dan saya sudah ketemu Bank Dunia delapan kali, minggu depan saya ketemu lagi untuk sembilan kali, dan data dari Bank Dunia sudah menunjukkan dari dulu sampai sekarang pajak, PNBP, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan,” ucap Hashim.

Ia menekankan, jika kebocoran ini bisa ditambal dan aparat pajak serta bea cukai bekerja dengan benar, narasi APBN Indonesia tidak akan lagi berkutat pada ‘defisit’ dan ‘utang’.

“Kalau aparat pajak dan bea cukai bekerja benar, Indonesia bukan negara defisit. Kita ini negara surplus, kita negara kaya. Sayangnya, data Bank Dunia menunjukkan pajak, PNBP, royalti, hingga cukai kita tidak ada penambahan signifikan,” pungkasnya.

Pernyataan keras Hashim ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo akan melakukan perombakan serius dalam tata kelola penerimaan negara demi menyelamatkan APBN dari ketergantungan utang.