ITDC Bantah Tuduhan Bungkam Warga di Mandalika: Semua Demi Keamanan MotoGP

Truk membawa logistik MotoGP usai bongkar muat dari pesawat Qatar Airways Cargo Boeing 777 di Bandara Internasional Lombok (BIL), Praya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (30/9/2025). (Foto: Antara)

Menjelang MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menegaskan pengerahan aparat keamanan dalam jumlah besar dilakukan demi kelancaran acara, bukan untuk membungkam aspirasi warga.

Komisaris Independen ITDC, Faldo Maldini, mengatakan pengamanan diperlukan untuk memastikan jalannya ajang internasional tersebut tetap aman dan tertib.
“ITDC menghormati apa pun bentuk penyampaian pendapat. Pengamanan yang dilakukan jangan dimaknai pembungkaman, namun memastikan gelaran MotoGP bisa berjalan dengan baik,” ujar Faldo dalam keterangan tertulis kepada Inilah.com, Rabu (1/10).

Sorotan Amnesty International

Pengerahan ribuan aparat keamanan di area Mandalika menuai sorotan, termasuk dari Amnesty International Indonesia. Direktur Eksekutif Usman Hamid menilai pelibatan aparat lengkap dengan mobil meriam air dan kendaraan gegana menunjukkan pengamanan berlebihan.

Menurut Usman, masyarakat setempat juga dilarang melakukan demonstrasi maupun membentangkan spanduk selama MotoGP, padahal tidak ada undang-undang yang melarang penyampaian pendapat di muka umum.

“Pengamanan yang berlebihan ini menunjukkan bahwa negara terus menerus melakukan pembungkaman terhadap suara kritis, khususnya masyarakat adat setempat yang wilayahnya terdampak langsung oleh pembangunan Sirkuit dan KEK Mandalika,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat terdampak telah berulang kali menuntut keadilan atas hak tanah dan kehidupan layak, namun respons yang diterima justru berupa pengabaian hingga intimidasi.

ITDC Soal Sengketa Lahan

Faldo sebelumnya juga merespons protes warga terkait klaim sengketa tanah yang disebut belum tuntas. Ia menegaskan, manajemen ITDC sudah menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai aturan yang berlaku.
“Terkait masyarakat yang masih bertanya status lahan, dari manajemen sudah menuntaskan dan pasti membereskan sesuai aturan yang berlaku,” kata Faldo.

Menurutnya, jika masih ada pihak keluarga yang merasa persoalan lahan belum tuntas, sebaiknya terlebih dahulu mengklarifikasi di lingkup internal keluarga. Negara pun telah menyediakan jalur hukum atau proses litigasi bagi mereka yang ingin menempuh mekanisme tersebut.

“Tidak perlu konspirasi dan memanas-manasi situasi karena event skala internasional ini membuat seluruh mata dunia tertuju ke Mandalika. Belum lagi banyak wisatawan mancanegara dan lokal yang juga hadir di MotoGP,” tegasnya.

Topik