Pemerintah menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel jenis Sukuk Ritel (SR) seri SR018. Negara mengajak masyarakat ikut serta mendorong kemandirian bangsa dengan suku bunga menarik.
Widi Hartoto, Corporate Secretary bank bjb menyatakan komitmen perseroan untuk mendukung langkah pemerintah. Di mana, bank bjb ikut serta menawarkan obligasi pada 3 hingga 29 Maret 2023. “Obligasi ini ditawarkan dengan skema dua tenor untuk menjangkau semua kalangan,” papar Widi, Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Khusus SR018, kata dia, pemerintah menawarkan tenor 3 tahun sama dengan SR018-T3. Sedangkan yang bertenor 5 tahun adalah SR018-T5. Tenor ini disesuaikan dengan jangka waktu penempatan dana atas surat berharga. Nilai imbal hasil dua tenor tersebut berbeda dengan tenor 5 tahun lebih tinggi 15 basis poin dibandingkan tenor 3 tahun.
Berapa bunga atau imbal hasilnya? Kata Widi, imbal hasil SR018-T3 sebesar 6,25 persen dan jatuh tempo pada 10 Maret 2026. Sedangkan imbal hasil SR018-T5 mencapai 6,40 persen, jatuh tempo pada 10 Maret 2028. Nilai imbal hasil tersebut akan berlaku tetap sampai jatuh tempo (fixed rate). Pembayaran imbal hasil pertama untuk kedua tenor SBN Ritel tersebut pada 10 Mei 2023.
“SR018 dapat dibeli oleh individu WNI dengan minimum pemesanan Rp1 juta, maksimal pemesanan Rp5 miliar untuk SR018-T3, serta Rp10 miliar untuk SR018-T5. Dan, SR018 didistribusikan kepada investor pada tanggal settlement 5 April 2023,” paparnya.
Menariknya, kata dia, bank bjb menyiapkan cashback menarik untuk pemesanan SR018. Berupa uang tunai yang akan ditransfer ke rekening nasabah, maksimal 30 hari setelah tanggal settlement.
“Bank bjb terus berupaya membantu pemerintah melalui penawaran SR018 ini. Tujuannya agar masyarakat bisa dengan mudah berinvestasi dan membantu kemandirian bangsa,” kata Widi.
Asal tahu saja, SR018 ditawarkan sebagai bentuk investasi yang aman dan menguntungkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Di mana, masyarakat memiliki kesempatan yang sama ikut membiayai APBN. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan pembiayaan dan pembangunan negara.
Untuk diketahui, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar kupon obligasi dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)