Jadi Langganan Banjir, Warga Sekitar Tanggul Baswedan Minta Pramono Bertindak

Suasana banjir di Tanggul Baswedan di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (Foto: Antara)

Ketua RW 06, Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Abdul Kohar berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk turun tangan memperbaiki kondisi wilayahnya terdampak banjir akibat hujan deras dan jebolnya tanggul Baswedan di kali Pulo.

Ditemui di lokasi, Jumat (31/10/2025), Abdul Kohar mengatakan, banjir kali ini merupakan bencana terparah yang pernah melanda wilayahnya.

“Ya memang wilayah saya ini yang saya pimpin ini 15 RT ya, RW 06 ini, 60 persen itu dataran rendah, 40 persen dataran tinggi. Dari hulu sampai hilir, kita adanya di hilir,” ujar Abdul Kohar.

Abdul Kohar tak menyangkal, banjir sudah menjadi hal biasa. Bahkan, saking seringnya, wilayah RW 06 kerap dijadikan bahan candaan.

Namun, ia menegaskan, banjir kali ini berbeda dari biasanya. Hujan deras yang terjadi menyebabkan debit air meningkat tajam hingga menimbulkan jebolnya beberapa tanggul, termasuk tanggul Baswedan yang dibangun oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.

“Parah, sangat parah sekali. Ah, kemarin udah seperti lautan ya,” ungkapnya.

“Karena tadi yang saya katakan, di RW 06 ini memang dataran rendahnya itu 60 persen. Jadi medannya seperti anak tangga, ada yang tinggi, ada yang lebih rendah lagi,” tambahnya.

Abdul Kohar berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk menanggulangi banjir di kawasan tersebut. Ia menyerukan agar pemerintah punya komitmen menanggulangi masalah ini.

“Harapan saya, Insya Allah Pak Pramono, mohon izin, mohon maaf. Ayo kita benahi Jakarta dengan sama,” katanya.

Ia mengungkapkan, pada masa Gubernur Anies Baswedan, sudah ada rencana pembangunan dua embung dan pelebaran kali hingga 20 meter sebagai solusi banjir, namun belum terealisasi.

“Kalau seandainya embung nggak jadi, akan ada pelebaran kali. Karena kali itu dulu 20 meter. Nah, pas itu enggak selesai juga. Ya mau tidak mau dijadikan setu,” jelasnya.

Abdul Kohar juga meminta agar pemerintah memberikan kompensasi layak bagi warga terdampak, jika proyek tersebut kembali dijalankan.

“Kalau waktu zaman Pak Anies itu, jangan ganti rugi, ganti untung. Karena di bawah itu rata-rata tanah warga 25 sampai 100 meter. Kalau ganti untung, beliau bisa pindah ke tempat yang di atas, atau minimal dibuatkan rumah susun,” ujarnya.

Selain itu, Kohar menilai penanganan banjir Jakarta tak bisa dilakukan sendiri tanpa koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat. Ia menyebut air kiriman dari hulu yang tidak tertampung memperparah kondisi di hilir.

“Jangan ego. Karena kita dari hulu sampai hilir. Jadi Gubernur Jawa Barat harusnya juga membuat embung atau setu minimal di Depok atau Bogor,” tegasnya.

“Kalau sinkron, balance, sama Gubernur Jawa Barat, bisa duduk bersama cari solusi. Sehingga debit air bisa dikendalikan,” tandasnya.

Topik