Jika Serius Ingin Hemat Energi, Ekonom: Salah Alamat Jika Hanya Fokus WFH

Ilustrasi pekerja yang sedang WFH. (Foto: Dok Freepik)

Ekonom serta Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat meragukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bakal efektif untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Keraguan ini, kata dia, mengemuka setelah pemerintah mengarah kepada kebijakan WFH reguler pascaLebaran 2026, untuk menekan konsumsi BBM dari mobilitas harian.

“Gagasan ini terdengar masuk akal. Jika satu hari kerja dipindahkan ke rumah, maka perjalanan ke kantor berkurang. Sehingga konsumsi bensin turun, dan tekanan biaya energi bisa mereda,” beber Achmad Hidayat di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Hanya saja, kata dia, persoalannya tidak sesederhana itu. Di mana, WFH sehari dalam sepekan, bisa membantu. Akan tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai kebijakan penghematan energi nasional.

“Ia hanya menyentuh satu bagian kecil dari masalah, yaitu perjalanan komuter pekerja kantoran. Sementara itu, pemborosan energi di Indonesia jauh lebih besar dan lebih struktural,” ungkapnya.

Jika pemerintah ingin serius berhemat energi, lanjut Achmad Nur, maka fokusnya tidak boleh berhenti pada pengurangan perjalanan pegawai ke kantor.

Masalah utamanya adalah sistem mobilitas yang masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi, transportasi publik yang belum memadai, tata kota yang memaksa perjalanan panjang, serta budaya birokrasi yang belum memberi teladan dalam efisiensi energi.

“WFH hanya menahan laju konsumsi BBM pada satu sisi. Ia seperti menaruh ember di bawah atap yang bocor. Air yang jatuh memang tertampung, tetapi kebocoran rumah tidak benar benar diperbaiki,” imbuhnya.

Selama transportasi publik belum menjadi pilihan utama, kata dia, selama kendaraan pribadi masih menjadi moda dominan, dan selama logistik serta layanan publik tetap berjalan dengan pola boros energi, maka penghematan dari WFH akan selalu terbatas.

“Karena itu, WFH seharusnya dipandang sebagai langkah pendukung, bukan pusat kebijakan,” tandasnya.