Proyek Base Transceiver Station (BTS) BAKTI oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berada dalam sorotan, menyusul dugaan korupsi yang membelitnya. Meski demikian, kebutuhan infrastruktur ini tetap mendesak, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Pembangunan BTS memegang peran penting dalam percepatan beberapa sektor utama, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Presiden Minta Percepatan BTS
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi untuk memprioritaskan penyelesaian proyek ini. Ada dua hal yang akan dilakukan: pertama, mempercepat pembangunan BTS, dan kedua, memastikan tata kelola proyek sesuai dengan aturan yang berlaku.
Data dari Kementerian Kominfo menunjukkan, program akses internet BAKTI telah mencapai 5.618 titik lokasi. Sebanyak 4.341 menara BTS sudah on air, 1.277 belum on air, dan 743 sedang dalam proses. Dari jumlah yang belum on air, 530 sudah siap diaktifkan, sedangkan 534 belum dimulai karena berbagai hambatan, termasuk kondisi keamanan dan geografis.
Tantangan Pemerataan Akses Internet
Menurut Ketua Yayasan Internet Indonesia (YII) Jamalul Izza, pemerataan akses internet di Indonesia masih menghadapi kendala besar, termasuk masalah geografis dan keterbatasan infrastruktur lainnya. BTS dari BAKTI bisa menjadi solusi yang efektif jika dijalankan dengan baik.
Jamal, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mengemukakan bahwa meskipun proyek ini tersandung masalah hukum, tetap harus diteruskan dengan pengawasan yang lebih baik. “Jika proyek ini berhenti, yang dirugikan adalah masyarakat di daerah 3T karena mereka tidak mendapatkan akses internet,” ujar Jamal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/8/2023).
Solusi Teknologi untuk Daerah 3T
Mantan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Bambang Heru Tjahjono, menambahkan pentingnya pengembangan Open RAN untuk meningkatkan akses konektivitas digital ke masyarakat. “Teknologi ini dibutuhkan sebagai dukungan bagi kemudahan dan pertumbuhan talenta digital dan produktivitas konten digital di daerah 3T,” katanya.
Polemik hukum yang membelit proyek BTS BAKTI oleh Kementerian Kominfo menimbulkan kekhawatiran di berbagai pihak, terutama masyarakat di daerah terpencil yang sangat membutuhkan infrastruktur ini. Sementara pemerintah berupaya memastikan kelanjutan dan tata kelola proyek ini, solusi teknologi lain juga mulai diperbincangkan sebagai alternatif untuk pemerataan akses internet.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)