Kabar Baik untuk Guru! Pemerintah Kucurkan Rp31 Triliun Ubah Status PPPK Paruh Waktu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Antara Foto/Rivan Awal Lingga).

Pemerintah menyiapkan Rp31 triliun untuk mengalihkan status sekitar 541 ribu guru PPPK mulai 2027. Namun, prosesnya tidak dilakukan sekaligus dan akan dicicil selama tiga tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran tersebut telah diamankan. Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu di bawah pemerintah pusat.

”Kalau untuk PPPK yang paruh waktu menjadi penuh waktu pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar Rp31 triliun, kita sudah siapkan. Nanti yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan. Tapi kita sudah amankan anggarannya,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Purbaya memastikan kebutuhan anggaran itu tidak akan membuat defisit RAPBN 2027 melebar. Pemerintah akan menutup kebutuhan melalui realokasi belanja pada tahun depan.

Target defisit tetap dipatok sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Nambah anggaran tapi sudah terkendali, kita bisa realokasi dari tahun depan. Jadi defisitnya nggak berubah. Jadi cukup aman, masih 2,4 persen,” kata dia.

Proses pengalihan sekitar 541 ribu guru PPPK akan berjalan bertahap selama tiga tahun. Namun, Purbaya mengakui jumlah tersebut masih dapat berubah.

“Saya lupa jumlahnya. Soalnya angka berubah-ubah terus. Tapi nanti totalnya, ada yang setahun, tiga tahun bertahap itu totalnya itu 500 apa 600 ribu, 541 ribu kalau enggak salah. Jadi, kita harapkan memberi kepastian kepada para guru, pekerja P3K, jadi nggak usah khawatir,” tegasnya.