Politik identitas jadi hal yang paling disorot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam indeks kerawanan pemilu 2024. Jika tak diantisipasi bisa ganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pada perhelatan Pemilu 2024.
Kapolri Sigit pun berkomitmen akan menaruh perhatian khusus, dalam hal mengantisipasi politik identitas. Agar pemilu dapat berjalan lancar, kondusif dan tidak memecah belah masyarakat.
“Sehingga indeks kerawanan ini menjadi perhatian bersama, karena ujung-ujungnya nanti muara terakhirnya adalah masalah kamtibmas,” kata Kapolri Sigit usai menandatangani nota kesepahaman dengan KPU terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 di Gedung KPU, Kamis (29/12/2022).
Berkenaan indeks kerawanan pemilu yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), disebutnya akan dimanfaatkan sebagai instrumen tambahan dalam kajian mitigasi pengamanan pemilu.
“Baik indeks dari Bawaslu maupun indeks dari kepolisian tentunya menjadi perhatian kepolisian, untuk dua-duanya kita siapkan agar memberikan perhatian dan pengamanan yang lebih baik,” ujarnya.
Sebagai salah satu langkah antisipasi dari kerawanan politik identitas, Polri akan gencar melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu yang demokrasi, bersih, jujur dan damai ke seluruh lapisan masyarakat.
“Tentunya yang tadi ditanyakan terkait dengan kerawanan dan polarisasi dari beberapa waktu yang lalu, kita lihat dari wilayah, apakah itu di kampus-kampus, apakah itu bersama-sama dengan teman-teman Ormas atau OKP (organisasi kepemudaan) maupun di seluruh komunitas, dan elemen masyarakat, kita sampaikan bagaimana agar edukasi, sosialisasi terkait penyelenggaraan pemilu yang damai,” jelasnya.
Sigit mengingatkan masyarakat untuk lebih cerdas dan bijak dalam menanggapi fenomena pemilu, karena dalam setiap gelaran pesta demokrasi pasti sering terjadi perbedaan pendapat.
Ia menegaskan perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal yang biasa, jangan sampai menjadi momok yang mengoyak persatuan antar masyarkat.
“Perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa, namun yang selalu kita ingatkan bahwa siapapun sosok terpilih, baik itu di tingkat daerah di tingkat nasional, yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan, harus kedepankan namanya persatuan dan kesatuan. Itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama,” pungkas dia.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)