Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok mengatakan pemerintah akan memperpanjang diskon pajak konsumsi bahan bakar selama dua bulan untuk mengendalikan inflasi dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
Pemerintah Korsel menerapkan diskon 25 persen pada konsumsi bahan bakar bensin dan diskon 37 persen pada konsumsi bahan bakar solar dan gas minyak cair (LPG) yang seharusnya berakhir pada bulan ini.
“Harga minyak global kembali mengalami peningkatan baru-baru ini, dan saya pikir tidak dapat dihindari untuk memperpanjang pemotongan pajak dua bulan lagi hingga akhir April,” kata Choi dalam pertemuan dengan wartawan di Seoul, Jumat (16/2/2024), sebagaimana dilaporkan Yonhap.
Choi menuturkan inflasi diperkirakan akan bertahan sekitar 3 persen pada semester pertama sebelum mencapai tingkat target sebesar 2 persen pada sekitar akhir tahun ini.
Kendati memperpanjang keringanan pajak, Choi menekankan kebijakan tersebut kemungkinan besar tidak akan mengalami kekurangan pendapatan pajak tahun karena fokus kebijakan pemerintah saat ini adalah mendukung penghidupan masyarakat dan merevitalisasi pertumbuhan dengan lebih baik.
Korsel tercatat mengalami kekurangan pendapatan pajak sebesar lebih dari 50 triliun won (atau sekitar Rp585 triliun) di tengah perlambatan ekonomi pada tahun 2023.
Selain itu, Kementerian Keuangan Korsel memperkirakan harga tahun ini akan tumbuh 2,6 persen. Tercatat pada Januari harga konsumen yang merupakan ukuran utama inflasi, naik 2,8 persen secara tahunan di bulan Januari. Sekaligus menandai pertama kalinya angka tersebut turun di bawah 3 persen dalam enam bulan.
“Pemerintah akan terus melakukan upaya maksimal untuk menstabilkan harga, termasuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program diskon buah-buahan dan hasil pertanian,” kata Choi.
Adapun harga minyak mentah Dubai, yang merupakan patokan Korsel, pada Februari ini tercatat US$79,84 (Rp1,25 juta) per barel, naik dari US$77,33 (Rp1,2 juta) pada Desember 2023 dan US$78,85 (Rp1,23 juta) pada Januari, di tengah perang Israel-Hamas dan ketidakpastian geopolitik lainnya.
Korsel bergantung pada impor untuk sebagian besar kebutuhan energinya dan pemerintah telah menerapkan skema pemotongan pajak bahan bakar sejak tahun 2021 dengan besaran pengurangan disesuaikan dengan harga energi global.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)