Banyaknya masalah dalam proyek kereta api, bisa jadi karena korupsi. Benar saja, KPK tengah menelisik dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).
Direktur Center Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai, banyaknya masalah di proyek kereta api saat ini, karena maraknya korupsi di DJKA Kemenhub. Untuk itu, dia mendorong KPK untuk mengusut tuntas.
“Ya, kita dorong penegakan hukum. Apalagi Kemenhub itu perannya menyangkut nasib orang banyak. Pantas saja LRT Jabodebek banyak masalah. Baru beroperasi, rodanya sudah aus. Kereta cepat juga sama,” ungkap Uchok, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Selanjutnya, Uchok mengingatkan KPK tidak kendor sedikitpun dalam memberantas praktik curang dalam pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub. Karena program itu menggunakan uang rakyat.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Fraksi PDI Perjuangan, Bob Andika Mamana Sitepu membantah adanya cawe-cawe koleganya dalam proyek pekerjaan aspirasi maupun pokir di sektor perkerata-apian.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi V DPR itu, mengaku mendapat amanat untuk melakukan pengecekan adanya pencatutan nama Sukur H Nababan dalam proyek kereta api di Kemenhub.
Di mana, Sukur merupakan politisi senior PDI Perjuangan yang kini menjadi anggota Komisi V DPR. “Apalagi soal program aspirasi atau pokir tidak ada itu. Bang Sukur tidak pernah cawe-cawe di program kereta api soal proyek, kami akan cek nanti,” kata Bob.
Pada Rabu (29/11/2023), KPK meminta klarifikasi sejumlah pihak, terkait proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA. Termasuk anggota Komisi V aasal PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dan Fadholi (NasDem). Lalu, Robby Kurniawan (Kemenhub), Yennesi Rosita (Kemenhub) serta Arfi Setiadi (Kemenhub).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)