Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyatakan perlunya penyusunan prioritas dan realokasi anggaran secara tepat. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan berbagi risiko alias burden sharing, bukan hanya dengan lembaga moenter tapi juga dunia usaha.
“Sebagai strategi jangka pendek, penyusunan prioritas dan realokasi anggaran secara tepat diperlukan,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menyampaikan pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Ia menjelaskan kebijakan “burden sharing” tidak hanya dengan moneter tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang.
“Sementara itu, strategi jangka panjang membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun ke depan dan pada saat yang bersamaan, memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga,” ujar Bamsoet.
Menurutnya, defisit anggaran yang harus kembali ke angka kurang dari 3 persen pada tahun 2023 menjadi tantangan utama karena kondisi pemulihan yang tidak menentu.
“Selain itu, peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan,” ucap Bamsoet.
Ia juga mengungkapkan pengembangan kemampuan sektoral, terutama konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, infrastruktur digital, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang.
“Sekaligus upaya memitigasi berbagai risiko yang dihadapi di masa depan,” kata Bamsoet.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)