Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom menanggapi usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengatakan rumah ibadah harus dikontrol pemerintah untuk menghindari radikalisme. Menurutnya hal tersebut bentuk kemunduran demokrasi.
“Usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rycko Amelza Dahniel, yang menghendaki semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah, merupakan langkah mundur dari proses demokratisasi,” ujar Gomar kepada inilah.com dalam keterangannya, Jakarta, dikutip Selasa (5/9/2023).
Menurut Gomar, usulan tersebut justru menggambarkan sikap frustasi pemerintah yang tak bisa mengatasi masalah radikalisme.
“Pemikiran Rycko yang menghendaki agar pemerintah mengawasi setiap agenda ibadah yang digelar di tempat ibadah serta mengawasi tokoh agama yang menyampaikan dakwah atau khotbah, hanya menunjukkan sikap frustrasi pemerintah yang tak mampu mengatasi masalah radikalisme,” katanya.
Baca Juga:
MUI: Penanggulangan Radikalisme Bukan dengan Kontrol Rumah Ibadah
Menurutnya, pemerintah kurang tegas dalam menghadapi berbagai ujaran kebencian yang mendorong budaya kekerasan di tengah masyarakat.
“Bahkan perilaku intoleran yang disertai dengan tindak kekerasan, apalagi atas nama agama, sering luput dari tindakan hukum oleh negara. Peradaban yang mengedepankan mereka yang bersuara keras, atau mengedepankan kebencian dan kekerasan, ini yang perlu mendapat perhatian kita bersama, untuk segera dihentikan,” tuturnya.
Sebagai informasi, BNPT mengusulkan supaya pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia. Ini dilakukan agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. BNPT berkaca dari negara-negara luar.
Baca Juga:
Usulan BNPT Pemerintah Bisa Awasi Seluruh Rumah Ibadah Mirip Era Kolonial
“Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme,” kata Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/9). Dia menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin.
Dia mengusulkan agar ada mekanisme kontrol di Indonesia. Ini tidak khusus untuk masjid saja, melainkan juga untuk semua tempat ibadah dari agama apa pun di Indonesia.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)