Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mike Verawati menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu justru tak berhasil membuat porsi prioritas, berkaitan dengan pemilihan legislatif (Pileg).
Menurutnya, porsi kinerja KPU saat ini terlihat hanya fokus pada penyelenggaraan Pemilihan presiden (Pilpres).”14 Februari ini bukan hanya Pilpres, nanti ada pileg, ada DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota seperti itu, tetapi sayangnya sampai sekarang ini kalau KPI ngecek ya, masyarakat itu kecenderungannya Pilpres,” terang Mike dalam Catatan Awal Tahun Perludem di Sajoe Coffee, Jakarta Selatan, Minggu (14/1/2024).
Sehingga masyarakat sipil pun berupaya mengedukasi publik, karena masyarakat masih banyak yang tidak paham calon mana nanti yang mau dipilih, karena sudah menaruh konsentrasi sepenuhnya pada pemilihan capres cawapres.
“Nah ini yang sebenarnya saya juga menilai, bahwa KPU gagal untuk melihat bagaimana porsi-porsi ini tetap bisa dikuatkan bukan cuma pilpres saja, tapi ada pileg juga, ada pemilihan DPD yang itu nanti tugasnya sama bekerja juga ketika mereka terpilih,” ujarnya.
“Tapi ketika dalam proses pemilihannya hilang, masyarakat juga tidak pernah teredukasi, masyarakat tidak pernah bisa tahu bahwa pileg itu juga penting,” sambungnya.
Selain itu, beberapa tugas lainnya yang seharusnya menjadi kewenangan KPU, namun lagi-lagi dibebankan kepada masyarakat sipil, yakni Mike tidak melihat adanya pendataan rinci dari KPU mengenai pemilih kategori masyarakat rentan.
“Sampai sekarang apakah kita mengetahui ada informasi yang cukup lengkap, misal dari KPU berapa disabilitas yang sudah dijangkau, berapa masyarakat minoritas, masyarakat adat yang juga dijangkau, berapa kelompok-kelompok yang selama ini mungkin sulit untuk bisa berpartisipasi di dalam pemilu pada 14 Februari,” jelasnya.
Padahal seharusnya KPU sebagai penyelenggara pemilu mestinya menjunjung tinggi nilai demokrasi, bukan melimpahkan persoalan ini kepada masyarakat sipil.
Selain itu, ia juga menyatakan tentu KPU harus menjaga agar pemilu tidak kacau nantinya, mengingat potensi keterbelahan di masyarakat.
“Karena sudah pasti ini akan arahnya ke mana-mana. Nah Bagaimana tidak lama-lama pasca pencoblosan masyarakat sipil harus konsolidasi lagi, karena apa? Tugas memperbaiki Pemilu ini masih banyak dan panjang,” tandasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)