Rabu, 5 November 2025 – 11:55 WIB
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto ditemui di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Rabu (6/8/2025). (Foto: ANTARA/Maria Cicilia Galuh).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto menyoroti ancaman kebangkrutan finansial yang mengintai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Menurutnya jika dibiarkan, beban utang yang ditanggung PT KAI akan semakin membahayakan stabilitas keuangan BUMN tersebut.
“Jika tidak segera ditangani, ini akan menenggelamkan unit anak perusahaan lain yang seharusnya menghasilkan laba, akibat bunga utang yang tinggi,” ujar Darmadi kepada wartawan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Dia menjelaskan bahwa hanya dalam enam bulan, PT KAI harus menanggung beban biaya sebesar Rp1,2 triliun, dengan utang KCIC, yang awalnya Rp950 miliar melonjak menjadi lebih dari Rp4 triliun pada tahun 2024, dan diperkirakan bertambah menjadi Rp 6 triliun pada 2026. Sebab itu, dirinya mendesak peta jalan yang jelas untuk restrukturisasi utang proyek ambisius tersebut.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan akan melakukan pendalaman terkait dengan permasalahan Whoosh. Dia menyampaikan bahwa DPR akan meninjau berbagai keputusan yang diambil pada masa pemerintahan sebelumnya.
Puan menjelaskan, pembahasan mengenai proyek transportasi tersebut akan dilakukan oleh komisi terkait. Nantinya, Komisi yang dimaksud akan melakukan telaah lanjutan terkait polemik yang ada, termasuk dengan menghadirkan pihak-pihak dari pemerintah yang berwenang.
“Masalah ini perlu dibahas bersama pemerintah untuk melihat aspek teknis maupun kondisi keuangan, baik yang terjadi pada periode lalu maupun saat ini,” ujar Puan usai rapat paripurna, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya penjelasan dari pemerintah mengenai arah dan potensi dampak dari proyek Whoosh di masa mendatang. Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian negara yang berkepanjangan.
“Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana sikap mereka ke depan, supaya tidak ada kerugian negara yang terus berlanjut,” katanya.