Pemprov Jawa Tengah (Jateng) bakal menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024, pada 30 November 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, usulan UMK 2024 dari 35 kabupaten/kota sudah diterima. Saat ini, masih dikaji secara mendalam, sebelum diputuskan.
“Ini sedang kami kaji. Nanti akan kami tetapkan tanggal 30 November 2023,” kata Nana usai rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jateng, dikutip dari InilahJateng, Selasa (28/11/2023).
Sebelumnya, Nana mengaku sudah bertemu dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadis Nakertrans) Jateng yang menyampaikan hasil rapat pleno penetapan UMK 2024.
Berdasarkan rapat pleno, dipastikan bahwa UMK 2024 untuk 35 kabupaten/kota akan naik. Namun, masih ada beberapa daerah yang harus menyesuaikan besaran kenaikan UMK.
Misalnya, kata dia, daerah yang mengusulkan kenaikan dari hasil penghitungan yang mengacu kepada PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Selain itu, ada daerah yang masih harus dikaji ulang terkait besaran kenaikan UMK 2024. Sebab UMK tahun sebelumnya, lebih tinggi ketimbang nilai rata-rata konsumsi rumah tangga. Sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023, ada formula khusus untuk daerah yang masuk kategori tersebut.
Dalam rapat paripurna bersama DPRD Provinsi Jateng, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Dalam pendapat akhir, Nana menyampaikan bahwa raperda tersebut merupakan komitmen Pemprov Jateng dalam rangka mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memberikan perlindungan, dan kesejahteraan.
“Penetapan Peraturan Daerah dimaksud diharapkan dapat memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah,” kata Nana.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)