Rencana pemerintah mengetatkan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite terus memicu sorotan para ekonom. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, ketimbang sibuk membatasi barangnya di SPBU, pemerintah sebaiknya berani mengubah total skema penyaluran subsidi dari barang langsung ke penerimanya alias ke orangnya.
Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah, menegaskan bahwa menyalurkan subsidi melalui barang seperti BBM sangat sulit dikendalikan di lapangan dan rawan bocor ke kelompok berkantong tebal.
“Perlu bergeser subsidinya, dari subsidi barang, pindah ke subsidi orang,” kata Imaduddin saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Imaduddin, jika subsidi disalurkan langsung kepada orang atau keluarga yang berhak, harga BBM di pasaran bisa dilepas seragam sesuai harga keekonomian. Dengan begitu, tidak ada lagi kerumitan membedakan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi di pompa bensin.
Jebakan Politis Kenaikan Harga
Meski ideal, Imaduddin menyadari bahwa urusan mencabut atau memangkas subsidi energi bukan perkara gampang. Langkah ini kerap menjadi ‘barang panas’ secara politik karena publik selalu mengaitkan penertiban subsidi dengan lonjakan harga barang pokok.
“Karena memang pencabutan subsidi kan bukan hal yang mudah secara politis. Nantinya selalu dikaitkan antara subsidi energi dicabut dengan terjadinya kenaikan harga,” ujarnya.
Sebab itu, Imaduddin mewanti-wanti pemerintah agar pandai memanfaatkan momentum jika ingin mereformulasi kebijakan ini. Waktu paling tepat untuk mengeksekusi perubahan skema adalah saat harga minyak dunia sedang merosot.
“Makanya, kita selalu mengatakan bahwa kalau misalnya mau ada reformulasi subsidi itu, paling tepat dilakukan ketika harganya sedang mengalami penurunan,” tambahnya.
Skenario Purbaya: Larang Desil 9 dan 10 Beli Pertalite
Di sisi lain, opsi pengetatan BBM yang disiapkan pemerintah saat ini masih berfokus pada pembatasan konsumen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa skema pembatasan Pertalite sedang digodok secara bertahap bersama Kementerian ESDM.
Purbaya menyebut, sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero) sebenarnya sudah cukup mumpuni untuk menyaring siapa saja yang berhak mengonsumsi Pertalite.
“Kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas,” kata Purbaya di Jakarta, seusai menerima kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Selasa (11/8/2026).
Dalam skenario yang sedang dimatangkan, kelompok masyarakat teratas yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 alias warga berkecukupan bakal dilarang keras membeli Pertalite. Mereka diwajibkan beralih menggunakan BBM nonsubsidi.
“Mungkin yang masuk desil 9-10. Supaya beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya,” pungkas Purbaya.