Pernyataan Ketua Harian Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, tentang pembangunan jalan desa 316 ribu kilometer (km) merupakan prestasi Presiden Jokowi, sangat tidak tepat. Justru kepala desa yang berjasa sebagai eksekutor jalan desa. Bukan presiden.
“Pernyataan TGB ini keliru, sesungguhnya jalan desa bukan diskresi (pilihan kebijakan) Presiden Jokowi. Membangun jalan desa itu, tergantung kepala desanya. Termasuk juga berapa panjang dan lebarnya. Jelas sekali, total panjang jalan desa, tidak bisa dinilai sebagai diskresi Jokowi. Namun itu prestasi kepala desa secara nasional,” tandas ekonom dan pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat kepada Inilah.com, Jakarta, Sabtu (27/5/2023).
Dia mengatakan, TGB seharusnya memuji kepala desa seluruh Indonesia, bukan Presiden Jokowi karena merekalah yang mengunakan dana desa untuk membangun atau memperbaiki jalan desa yang rusak. “Kepala desa berhak dikasih apresiasi setinggi-tingginya, karena mereka berusaha membangun jalan desa. Demi mengurangi ketimpangan desa dan menciptakan keadilan sosial,” tuturnya.
Dalam konteks ini, lanjut Nur Hidayat, TGB terkesan kuat tidak paham betul definisi pembangunan jalan desa. Bahwa jalan desa itu merupakan bagian dari kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diambil dari dana desa. Sedangkan penguatan dana desa dikeluarkan melalui UU No 6 Tahun 2014. Beleid ini lahir di era pemerintahan SBY.
“Jelas-jelas, jalan desa itu kewenangan kepala desa diputuskan dalam musyawarah desa (mudes). Merupakan otoritas desa memanfaatkan dana desa. Dan, dana Desa adalah tuntutan UU No 06/2014 yang lahir di era SBY yang diimplementasikan Jokowi. jadi, jangan salah dong,” imbuh Kepala Pusat Studi Ekonomi Politik LKEB UPN Veteran Jakarta.
Oleh karena itu, lanjutnya, pernyataan TGB bahwa pembangunan jalan desa sepanjang 316 riku km adalah jasa Presiden Jokowi, terkesan dipaksakan. “Meski demikian TGB berjasa mengangkat isu jalan desa, hanya saja memberikan kredit prestasi kepada Jokowi, sangat tidak tepat,” pungkasnya.
Asal tahu saja, pernyataan TGH yang pernah menjabat Gubernur NTB dua periode itu, arahnya adalah mengkritik pernyataan bakal Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan non tol era Jokowi dengan SBY. Jelas sekali, Anies berbekal data Badan Pusat Statistik (BPS) menyimpulkan, pembangunan jalan non tol era SBY lebih panjang ketimbang Jokowi.
Namun, TGB justru menyanggah buah pikir Anies itu. Dia bilang, Anies melupakan jalan desa sepanjang 316 ribu km, terbangun berkat pemerintahan Jokowi.
“Mas Anies tidak menyebut atau melupakan, saya tidak tahu ini disengaja atau tidak. Mestinya sebagai capres beliau memaparkan data secara utuh. Beliau tidak menyebutkan jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi, selama sembilan tahun, sampai akhir 2022 itu, lebih 316 ribu km jalan desa yang dibangun Pak Jokowi,” imbuhnya.
Keberpihakan Jokowi terhadap pembangunan desa, kata TGB, perlu diapresiasi. Jika berbicara ihwal mengurangi kesenjangan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Salah satu caranya adalah mengurangi biaya logistik, produksi dengan memperlancar arus barang dan jasa.
Sayangnya, keyakinan TGB meleset lagi. Biaya logistik yang tercermin dari Logistics Performance Index (LPI) Indonesia semakin jeblok pada 2023. Dari 139 negara, Indonesia menempati peringkat ke-63, turun 17 peringkat dari peringkat ke-46 pada 2018. Masih ngotot TGB?
Beri Komentar (menggunakan Facebook)