Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melibatkan Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU). Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyampaikan hal ini saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) PBNU di Pondok Pesantren Al Hamid, Jakarta.
“Presiden Jokowi adalah tokoh yang selama ini dikenal sebagai bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, kami merasa perlu melibatkannya dalam gerakan ini,” ujar Yahya Cholil Staquf, yang akrab disapa Gus Yahya, Senin (18/9/2023).
Tak hanya Presiden Jokowi, Dewan Pengampu GKMNU juga akan melibatkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Rais ‘Aam PBNU Miftachul Akhyar, Ahmad Mustofa Bisri, dan Istri mendiang KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Nyai Hj Sinta Nuriyah.
Gerakan Keluarga Maslahat ini dirancang sebagai sebuah program inklusif di tingkat desa. Program ini akan fokus pada berbagai aspek, termasuk keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan tanggap bencana.
“Gerakan ini memiliki skala dan lingkup yang sangat luas, mengingat ia akan melibatkan ribuan desa di berbagai provinsi,” kata Gus Yahya. “Kami membutuhkan kebijakan, pemikiran, dan bimbingan dari tokoh-tokoh yang kami hormati.”
Terdapat tiga provinsi yang telah menyatakan kesiapannya untuk menerima program ini, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah pelaksanaan awal di ketiga provinsi ini, program akan diperluas ke provinsi lain seperti Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Gus Yahya menambahkan, “PBNU sudah bekerja sama dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian UKM, dan Kementerian Sosial. Tujuannya adalah agar NU bisa lebih hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata.”
Beri Komentar (menggunakan Facebook)