News

PDIP Bandingkan Jokowi dengan Megawati


Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat mempertanyakan, mengapa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang sengketa pilpres.

Ia bahkan menyinggung, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengaku siap mendatangi MK jika memang diminta untuk hadir.

“Kalau Bu Mega saja ketika diminta oleh penasihat hukum 02 Otto Hasibuan, Ibu Mega saja siap, ‘saya akan dengan semangat’. Masa Pak Jokowi tidak mau hadir di MK, kan kira-kira gitu,” ucap Hasto, Minggu (7/4/2024).

Tak hanya itu, ia menilai jika Jokowi dihadirkan, maka akan menjadi sebuah proses pendidikan politik.

“Karena kalau tidak sesuai dengan mitologinya kotak pandora, ketika sudah dibuka akan menciptakan suatu sisi-sisi gelap di dalam peradaban suatu bangsa. Maka kita harus bersatu untuk melawan berbagai sisi-sisi gelap kekuasaan,” tandasnya.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat jelaskan alasan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) meski penggugat Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mendalilkan ada cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Menurutnya, kurang elok jika presiden dipanggil ke dalam persidangan.

“Nah cawe-cawenya kepala negara ini, mahkamah sebetulnya juga (bertanya) apa iya kita memanggil kepala negara Presiden RI. Kelihatannya kan kurang elok karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan,” ujar Arief dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan empat menteri pembantu Jokowi di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).

Arief menjelaskan, apabila Jokowi hanya kepala pemerintahan, maka MK akan memintanya menyampaikan keterangan dalam persidangan. Namun nyatanya, Jokowi juga adalah kepala negara dan simbol negara yang harus dijunjung tinggi.

Karena itu, MK memilih memanggil para pembantu Presiden Jokowi untuk menyampaikan keterangan terkait dalil-dalil penggugat. Pembantu Presiden yang menyampaikan keterangan itu adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button