Pedang Digital Kemenhaj: Umrah Mandiri Bisa Jadi Pukulan Telak ke Jaringan Mafia Tanah Suci, Tapi…

(Ilustrasi: Inilah.com/Lukman Nurfahman)

Umrah Mandiri adalah langkah reformasi yang berani dan progresif dalam membasmi mafia. Namun, Kemenhaj wajib menyadari bahwa pertarungan ini tidak hanya soal digitalisasi.

Geliat perjalanan menuju Tanah Suci, yang selama ini dikenal sebagai pasar tertutup dan cenderung dimonopoli segelintir pemain lama, tiba-tiba diguncang oleh palu godam digital. Keputusan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk meresmikan skema Umrah Mandiri telah mengirimkan sinyal bahaya, bahkan memantik ‘kebakaran jenggot’, di kalangan bisnis travel konvensional. Bukan sekadar persaingan, ini adalah pertarungan prinsip: transparansi digital melawan kepentingan lama yang berurat akar.

Kebijakan ini, yang dilegalkan melalui revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, memungkinkan jemaah mengurus visa, akomodasi, dan tiket pesawat secara independen. Ia adalah kartu as pemerintah untuk memutus mata rantai mafia perjalanan ibadah yang bertahun-tahun merugikan jemaah lewat praktik Harakah –jual beli kuota gelap– dan berbagai kasus penelantaran.

Ancaman Hilangnya Captive Market

Suara-suara penolakan dari asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) segera terdengar. Mereka menyebut kebijakan ini ‘terlalu prematur’ dan ‘berisiko’ bagi perlindungan jemaah, khawatir jemaah akan menjadi korban penipuan visa ilegal.

Namun, pengamat melihat ini sebagai ‘perlawanan senyap’. Alasan utamanya bukan perlindungan, melainkan ancaman nyata terhadap captive market dan margin tebal yang diperoleh dari model bisnis all-in-package. Skema Umrah Mandiri, yang memungkinkan efisiensi biaya hingga 50 persen, secara fundamental menyerang mekanisme yang selama ini membuat harga paket membengkak akibat birokrasi, komisi, dan margin perantara.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, membenarkan potensi efisiensi biaya yang masif ini. Namun, ia buru-buru menyeimbangkan: “Semuanya risikonya ditanggung sendiri, risiko penipuan, risiko tersesat, risiko sakit, bahkan kemudian yang paling ekstrem adalah ya, na’udzubillah, misalnya sampai meninggal.”

Jika dalam sistem konvensional PPIU memanggul tanggung jawab penuh, dalam sistem mandiri, jemaah harus siap menjadi manajer logistik dan keamanan dirinya sendiri –sebuah konsekuensi yang membuat ibadah terasa lebih murah, tetapi jauh lebih berisiko.

Liberalisasi Ibadah dan Peran Konsuler

Di balik semangat digitalisasi itu, muncul kritik yang lebih filosofis. Kalangan ormas Islam dan pengamat menilai Umrah Mandiri berisiko menjadi liberalisasi ibadah: semua diserahkan ke individu tanpa pendampingan spiritual yang jelas.

Jemaah, yang kini menjadi konsumen di aplikasi-aplikasi digital, berpotensi menyingkirkan nilai spiritual yang selama ini dijaga dalam bimbingan mutawwif. Ibadah bisa bergeser menjadi sekadar wisata religi. Ketika kesakralan digantikan oleh efisiensi digital, aspek spiritualitas jemaah yang minim literasi agama dan teknologi terancam terpinggirkan.

Pertanyaan krusial lainnya: siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah hukum atau penipuan digital? Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jelas menyebut negara menjamin kemerdekaan beribadah. Artinya, tanggung jawab perlindungan tidak bisa dilepas begitu saja.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan hal ini usai rapat dengan Kemenhaj di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025). “Kita mendukung inovasi… Namun negara tidak boleh lepas tangan. Harus ada standar layanan minimal, perlindungan asuransi, dan mekanisme pengawasan yang jelas,” tegas Marwan, mengingatkan agar kebebasan ini tidak dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab, seperti kasus penipuan yang melibatkan ribuan jemaah di masa lalu.

Jebakan Devisa dan Dominasi Asing

Tantangan terbesar yang menanti Kemenhaj adalah isu ekonomi dan kedaulatan.

Sistem Umrah Mandiri yang terintegrasi ke platform Arab Saudi seperti Nusuk (semacam aplikasi yang mengurus visa, hotel, dan transportasi), berarti jemaah Indonesia yang berjumlah 1,8 juta per musim –yang merupakan pasar terbesar– kini mengalirkan devisa langsung kepada entitas asing.

Mustolih Siradj menyoroti ketidakadilan ini. UU baru tentang penyelenggaraan ibadah umrah dinilai tidak memberikan syarat proteksi memadai bagi pelaku usaha dalam negeri. “Entitas bisnis asing itu tidak diberikan syarat ketika mereka membuka layanan. Nah, ini yang kemudian dianggap oleh teman-teman travel ada semacam ketidakadilan,” ujar dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Indonesia terancam menjadi pasar besar yang hanya mengirim jemaah, tanpa mendapat manfaat ekonomi. Mustolih mendesak Kemenhaj agar menyusun strategi, misalnya dengan memberikan insentif cashback atau diskon bagi jemaah mandiri yang menggunakan maskapai nasional.

Umrah Mandiri adalah langkah reformasi yang berani dan progresif dalam membasmi mafia. Namun, Kemenhaj wajib menyadari bahwa pertarungan ini tidak hanya soal digitalisasi. Ini adalah pertarungan yang menuntut perlindungan hukum, perlindungan data pribadi, dan strategi ekonomi yang cerdas agar janji reformasi tidak berubah menjadi ilusi baru: efisiensi biaya dengan harga hilangnya kedaulatan ekonomi dan spiritual.

Topik