Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyebut, pergantian Menteri Keuangan (Menkeu), hanyalah bagian kecil dari kementerian yang terkait kebijakan ekonomi.
“Kelihatannya reshuffle menkeu ini, tidak sangat berdampak kepada ekonomi. Menteri Keuangan hanyalah satu pemain dari 11 pemain. Dia hanya pemungut pajak dan kontrol terhadap pengeluaran fiskal. Juga seperti ‘’pemanen buah’’ jika di perkebunan. Jika tidak ada buah yang ditanam dan terawat, maka tidak ada buah bagus yang dihasilkan,” beber Wija, sapaan akrabnya di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Dia pun menyoroti dua masalah serius yang menjadi tantangan berat tim ekonomi, yakni deindustrialisasi dini yang dramatis. Pada 2010, sektor manufaktur berkontribusi 22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Sekarang anjlok menjadi 18,6 persen terhadap PDB. Itupun karena memasukkan CPO sebagai produk mentah pertanian, bukan hasil manufaktur,” ungkapnya.
Ia menambahkan, persoalan lama tersebut terutama menyangkut fiskal. Hal ini terlihat dari tren penerimaan pajak yang terus menurun. Saat ini, tax ratio anjlok ke level 9,6 persen. Di bawah 10 persen. Beda dengan 2014, tax ratio mencapai 12 persen.
Selain itu, kata Wija, pengeluaran negara juga meningkat karena banyaknya program dengan biaya besar.
“Juga, pengeluaran APBN untuk membayar bunga meningkat drastis akan capai 19 hingga 29 persen, dari spending untuk membayar bunga utang saja. Padahal batas aman hanya 10 persen,” kata Wija.
Dia menyoroti rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara. Sementara rasio kemampuan membayar utang atau debt service ratio, mencapai 42 persen dari pendapatan negara. Masih di atas ambang batas 25 persen. “Pertanda ekonomi kita masih tergolong sehat,” tuturnya.
Sedangkan rasio utang terhadap PDB tercatat 40 persen, kata Wija, memperhitungkan surat utang pemerintah dan utang. Namun jika ditambah kewajiban lain seperti subsidi utang yang belum dibayar, utang transfer daerah, hingga kewajiban dana pensiun ASN, angka bengkak menjadi 45 persen, bahkan 63 persen.
Ia menilai, untuk melakukan transformasi organisasi diperlukan figur baru yang tidak terkait dengan masa lalu. “Jika ingin mentransform organisasi, terkadang harus memasukkan orang baru yang tidak punya kaitan dengan apa-apa yang terjadi di masa lalu. Transformasi KAI bisa sukses ketika Jonan menjadi menteri. Dia tidak punya kaitan dengan masa lalu,” tandasnya.
Terkait reshuffle Sri Mulyani, dia mengaku kaget. Karena terlalu cepat. Dia memprediksi, Sri Mulyani dicopot setelah 2026.
“Alasannya, tahun ini dan 2026, merupakan masa kritikal domestik terkait fiskal. Saat ini, pemerintah harus lakukan refinancing utang dan terbitkan utang baru. Angka minimalnya Rp1.400 triliun per tahun. Dalam konteks itu, nama yang sudah dikenal pasar, akan sangat membantu,” pungkasnya.