Pengembangan Ekonomi Lokal, Mendes Yandri Minta Wali Nagari se-Pariaman Identifikasi Potensi Desa

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bertemu dengan wali nagari se-Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat pada Jumat (3/4/2026). (Foto: Humas Kemendes PDT)

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta seluruh wali nagari atau kepala desa di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mengidentifikasi potensi desa masing-masing untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal.  

“Pak Wali nagari harus bisa mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di desa karena itu semua dibutuhkan oleh program MBG. Harus mampu mendorong masyarakat desa untuk fokus budidaya itu,” ujar Mendes Yandri dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).

Hal itu dia sampaikan saat bertemu dengan wali nagari se-Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (3/4/2026).

Kekayaan Sumber Daya Alam 

Lebih lanjut, Mendes Yandri menyampaikan desa memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal yang beragam, seperti lele, ikan nila, ayam petelur, hingga jagung, yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi desa.

Menurut dia, potensi tersebut di antaranya dapat dioptimalkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa.

Sejalan dengan itu, Mendes Yandri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam mengarahkan masyarakat agar fokus pada pengembangan komoditas unggulan yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Selain itu, ia juga mendorong agar hasil produksi desa tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi dapat dikembangkan untuk menembus pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional.

“Jadi, di kami ada program desa ekspor yang sudah banyak kami launching, kami lepas ke negara-negara tujuan,” kata dia.

Pengelolaan Bantuan Harus Hati-hati

Berikutnya, menteri asal Bengkulu Selatan itu juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat menekankan pentingnya pengelolaan bantuan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel oleh pemerintah daerah, terutama dalam merealisasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa.  

Sebab, kata dia, tujuan utama dari bantuan itu adalah agar afirmasi pemerintah pusat ke daerah tidak hilang begitu saja tanpa adanya jejak yang jelas. Bantuan diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kemaslahatan masyarakat yang mengelola dan lingkungan di sekitarnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Arisal Aziz mengajak para wali nagari untuk memanfaatkan kehadiran Menteri Desa dengan menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Kami persilakan bapak-bapak Wali Nagari untuk bertanya dan menyampaikan langsung ke pak Menteri,” ujar Arisal.