Walaupun berbentuk pinjaman lunak senilai US$500 juta atau senilai Rp7,6 triliun untuk mendanai kebijakan pensiun dini PLTU berbasis batu bara. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari tren ekonomi berkelanjutan dengan melakukan transisi energi bersih.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan dana tersebut merupakan hasil pengumpulan dari berbagai negara dan lembaga donatur sehingga mencapai USD500 juta yang setara Rp 7,6 triliun dengan tingkat kurs saat ini Rp 15.323 per dolar AS.
Bahkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan besarnya dana tersebut bisa lebih banyak lagi mencapai USD4 miliar.
“Pendanaan ini sangat lunak (concessional) untuk Indonesia. Ini akan dimanfaatkan hingga tambahan USD4 miliar oleh Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, serta pendanaan lainnya termasuk pemerintah Indonesia,” kata Febrio saat berada di acara ASEAN Matters: Epicentrum of Growth Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Febrio menyebutkan, dalam prioritas jangka pendek pendanaan tersebut akan difokuskan untuk percepatan pensiun dini proyek pembangkit listrik tenaga batu bara sebesar 1,7 gigawatt.
“Prioritas jangka pendek akan difokuskan pada percepatan pensiun dini dari total pensiun 1,7 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara,” ungkapnya.
Adapun, tantangan utamanya adalah pada sektor swasta yang masih belum memiliki keterlibatan yang kuat dalam. Sehingga, diperlukan pengembangan mekanisme dengan kerangka kerja fleksibel dalam memastikan risiko kredit yang disesuaikan bagi para investor dan pihak terkait.
Febrio menyampaikan, sebagai negara berkembang, Indonesia telah mengambil peran yang sangat penting dalam transisi energi, menuju ekonomi rendah karbon.
Berdasarkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia telah menaikkan target penurunan emisi menjadi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri dan dengan bantuan internasional 43,20 persen.
Dalam hal ini, Indonesia membutuhkan dana sebesar USD281 miliar untuk mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution) pada 2030.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)