Indonesia Dorong Pembentukan ASEAN Maritime Outlook

Kepentingan peningkatan kerja sama maritim ASEAN dengan mitra-mitranya melatarbelakangi rekomendasi Indonesia untuk pembentukan ASEAN Maritime Outlook (AMO). Tahun depan, Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN dan isu kerja sama maritim akan menjadi salah satu prioritas.

Dorongan Indonesia untuk membentuk ASEAN Maritime Outlook atau Pandangan Maritim ASEAN guna membuka kerja sama yang lebih luas antara ASEAN dengan negara-negara mitra wicaranya disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai pertemuan APSC (Dewan Politik dan Keamanan ASEAN) di Pnom Penh, Kamboja, Kamis (10/11/2022).

Kerja sama maritim, menurut Menlu Retno, harus menjadi masa depan yang menyatukan ASEAN dengan negara-negara mitranya, bukan memisahkan.

“Kita mengetahui potensi besar kontribusi kerjasama maritim untuk kesejahteraan di Indo Pasifik. Isu maritim sering hanya didekati dari perspektif keamanan secara sempit, sementara potensi kerjasama maritim, terutama di Indo Pasifik, sangatlah besar,” kata Menlu Retno dalam rilis yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri RI.

Indonesia yang tahun depan mendapat giliran menjadi Ketua ASEAN akan menjadikan kerjas ama maritim sebagai salah satu isu prioritas. Indonesia akan mendorong kerjasama praktis dan konkret antara ASEAN dengan negara-negara mitra wicaranya.

Pada pertemuan APSC tersebut, Menlu Retno mengajak ASEAN mengarusutamakan unsur hak asasi manusia (HAM) dalam tiga pilar kerjasama ASEAN. Oleh karena itu, ia mengusulkan Dialog HAM ASEAN dilaksanakan secara rutin dan terbuka dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, guna memperkuat mandat Badan HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).

Kritik Pengamat

Menurut pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Pandu Prayoga, usulan Indonesia mengenai Pandangan Maritim ASEAN itu bagus karena kerja sama maritim tersebut laut bukan sekadar berfungsi sebagai jalur pelayaran saja, tapi banyak sumber daya alam baik di permukaan dan di dalamnya.

“Cuma sayangnya yang menjadi keprihatinan kita bersama adalah kita suka mengeluarkan ide tapi terhenti di ide saja, tanpa kemudian mengejawantahkan dalam produk turunan kebijakan dan strategi,” ujar Pandu.

Ia menyontohkan Pandangan ASEAN atas Indo Pasifik, yang salah satu bagiannya adalah kerja sama maritim, dan menurutnya belum dilaksanakan maksimal. Atau konsep poros maritim dunia yang digagas Presiden Joko Widodo, yang juga tidak berjalan.

Menurut Pandu, pemerintah sedianya memperkuat terlebih dahulu fondasi konsep negara maritim di dalam negeri, agar konsep-konsep yang dibuat untuk skala di luar Indonesia tidak hanya bagus di atas kertas tapi miskin penerapan.

ASEAN selama ini, tambahnya, kuat di gagasan tetapi tidak di pelaksanaan sehingga ketika ingin menjadikan ASEAN sebagai poros maritim dunia misalnya, hak itu tidak bisa dilakukan karena kurangnya kekuatan ekonomi dan militer negara-negara ASEAN.

Pada praktiknya, ASEAN masih membutuhkan investasi China untuk memperkuat perekonomian, dan dukungan Amerika untuk memperkuat pertahanan keamanan. Alhasil, ASEAN masih bergantung pada negara lain.

Sementara menurut pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Rizki Ramadhan, konsep Pandangan ASEAN terhadap Indo Pasifik sulit dibahas karena ada tarik menarik kepentingan antara ASdengan China. Belum lagi perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota ASEAN.

Ia memahami munculnya gagasan baru yang ditawarkan Indonesia yaitu Pandangan Maritim ASEAN, yang merupakan cara Indonesia untuk merumuskan ulang kepentingan-kepentingan Indonesia dalam konteks maritim dibandingkan harus terus berjuang untuk melaksanakan Pandangan ASEAN terhadap Indo Pasifik.

“Ketika posisi Indonesia sebagai ketua, akan lebih mudah untuk mengarahkan dan sedikit mempengaruhi keputusan konsensus ASEAN, mungkin dari materinya. Alhamdulillah, saya melihat Indonesia cukup jago untuk itu dalam konteks diplomasi KTT,” tutur Rizki.

Secara konkret, lanjut dia kerja sama maritim yang bisa dilakukan antara lain patroli laut bersama, biasanya dilanjutkan dengan kerja sama peningkatan kapasitas dan bantuan-bantuan teknis.